OVIEDO, SPANYOL – Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyerukan komitmen tegas terhadap keadilan pasca-gencatan senjata di Gaza, dengan menegaskan bahwa pihak-pihak bertanggung jawab atas dugaan genosida harus menghadapi pengadilan internasional.
Pernyataan ini disampaikan Sanchez dalam wawancara eksklusif dengan stasiun radio Cadena SER pada Selasa (15/10/2025), sepekan setelah ia menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai di Mesir.
Dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah menewaskan ribuan nyawa dan memicu krisis kemanusiaan global, Sanchez menyoroti urgensi rekonsiliasi yang berbasis hukum.
Ia mengingatkan bahwa akhir kekerasan hanyalah langkah awal, bukan akhir dari tuntutan keadilan. Pernyataan ini datang di tengah upaya internasional untuk mendorong solusi dua negara, di mana Spanyol dan Uni Eropa siap memainkan peran sentral dalam rekonstruksi wilayah yang hancur lebur.
“Mereka yang menjadi aktor utama dalam genosida yang terjadi di Gaza harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Sanchez, menekankan prinsip bahwa perdamaian sejati tak boleh mengorbankan hak korban.
Pengalaman Pribadi Sanchez di Panggung Internasional
Sanchez, yang pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama Perang Kosovo pada akhir 1990-an, membagikan refleksi mendalam dari pengalamannya. Saat itu, konflik Balkan berakhir dengan vonis kejahatan perang terhadap pelaku utama, sebuah preseden yang kini ia anggap relevan untuk situasi Gaza.
“Perdamaian tidak boleh berarti melupakan; tidak boleh berarti impunitas,” ujarnya, menambahkan bahwa pelajaran dari Kosovo masih relevan hari ini.
Ia melanjutkan, “Kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.” Pengakuan ini menegaskan komitmen Spanyol untuk mendukung mekanisme hukum global, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dalam menangani tuduhan genosida yang kini menjadi sorotan dunia.
Peran Spanyol dan Eropa dalam Proses Damai Gaza
Sebagai negara yang secara konsisten mendukung Palestina, Spanyol di bawah kepemimpinan Sanchez telah mengambil langkah konkret. Madrid mempertahankan embargo senjata terhadap Israel hingga gencatan senjata terbukti berkelanjutan dan proses perdamaian permanen terwujud. Sanchez juga membuka pintu bagi kontribusi militer Spanyol, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari misi PBB atau UE.
“Penting bahwa kekerasan telah berakhir. Kini kita memiliki kesempatan untuk membuka dialog yang jujur antara Israel dan Palestina serta menuju pengakuan dua negara,” ungkap Sanchez. Ia menekankan bahwa rekonstruksi Gaza akan bergantung pada kerja sama Eropa, dengan fokus pada bantuan kemanusiaan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.
Perjalanan Sanchez ke Mesir sehari sebelum wawancara ini menjadi momen krusial. Di sana, ia menghadiri penandatanganan kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan mediator regional, menandai titik balik setelah lebih dari setahun konflik intens. Langkah ini selaras dengan posisi Spanyol yang proaktif di forum internasional, termasuk pengakuan resmi terhadap negara Palestina sejak Mei 2024.
Implikasi Global: Dari Kosovo ke Gaza
Kasus Gaza bukan hanya isu regional, tapi ujian bagi tatanan internasional. Sanchez memperingatkan bahwa kegagalan menuntut akuntabilitas bisa melemahkan norma-norma hak asasi manusia. Dengan dukungan dari sekutu Eropa seperti Irlandia dan Norwegia, Spanyol mendorong resolusi PBB yang lebih kuat untuk mencegah eskalasi serupa di masa depan.
