BANDUNG — Polda Jawa Barat (Jabar) resmi menerima laporan dugaan pemanfaatan ilegal identitas digital yang menyeret nama Pemprov Jabar dalam kasus jual beli data pribadi 4,6 juta warga Jabar di dark web.
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas membantah bahwa kebocoran itu bersumber dari sistem mereka.
Kabar mencuatnya data pribadi jutaan warga Jawa Barat yang diklaim bocor dan diperjualbelikan secara ilegal langsung dibantah oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan.
Ia menegaskan, data yang beredar bukan berasal dari server resmi milik Pemprov Jabar.
Menurutnya, pelaku hanya menyalahgunakan logo dan identitas institusi pemerintah untuk menciptakan kesan seolah-olah data itu sahih dan berasal dari sumber resmi.
“Saya sudah dapat kabar dari Kadiskominfo. Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov seperti yang diberitakan kemarin itu, yang mencantumkan atau capture logo Pemprov dan Biro Pemotda,” tegas Erwan saat memberikan keterangan di Bandung, Senin (28/7).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa seluruh sistem keamanannya dalam kondisi stabil dan tidak mengalami kebocoran.
Tindakan pelaku yang mencatut identitas visual lembaga hanya bertujuan untuk menyesatkan publik dan membangun narasi palsu terkait kebocoran.
Koordinasi dengan Ditsiber Polda Jabar Berlangsung Intensif
Erwan menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pelaporan resmi kepada Direktorat Siber Polda Jabar.
Investigasi pun segera dimulai untuk mengusut pelaku penyebar data palsu yang mengaku menjual informasi pribadi jutaan warga.
“Jadi, ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja.
Mereka mengeklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan,” ujar Erwan.
Ia menambahkan bahwa tim keamanan siber internal Pemprov, termasuk tim sandi dan pengawasan informasi, terus bekerja memonitor potensi peretasan dan aktivitas mencurigakan di jaringan mereka.
“Tidak ada kebobolan data. Sudah kami cek ya, kami juga berkoordinasi dengan Ditsiber Polda Jabar, sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami,” tegasnya kembali.
Evaluasi Sistem Siber Dinilai Belum Mendesak
Menanggapi pertanyaan publik mengenai perlunya audit ulang atau evaluasi keamanan sistem digital milik Pemprov Jabar, Erwan menyatakan bahwa langkah itu belum diperlukan.
Ia menekankan bahwa tidak ada sistem yang dibobol atau data yang keluar dari server resmi Pemprov.
“Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran. Saat ini sudah aman, data kami. Itu orang mengeklaim,” katanya.
Dengan proses penyelidikan yang kini ditangani Ditsiber Polda Jabar, Pemerintah Provinsi berharap pelaku penyebar informasi palsu dan pencatut institusi pemerintah segera ditemukan dan diproses hukum.***
