JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengultimatum penindakan keras terhadap praktik tambang ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, serta Provinsi Bangka Belitung. Langkah ini menjadi prioritas utama, dengan fokus pengawasan ketat terhadap operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung Minggu malam (9/11/2025) di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Prabowo langsung meminta laporan mendalam dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pembahasan menyoroti update keamanan nasional, khususnya pasca-kunjungan presiden ke Morowali.
“Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai ratas, Senin (10/11/2025).
Prasetyo menegaskan, Satgas PKH dibentuk untuk melindungi sumber daya alam (SDA) negara dari penyalahgunaan pihak tak bertanggung jawab. Tugas utama satgas ini adalah merebut kembali kendali negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, termasuk mencegah kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi nasional.
Aksi nyata terlihat di Bangka Belitung pada Sabtu (8/11/2025), saat Satgas Halilintar PKH menertibkan dua situs tambang ilegal. “Seperti di Bangka Belitung, Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” tambah Prasetyo.
Operasi penggerebekan spesifik dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), tepatnya di kawasan hutan Desa Nadi dan Sarang Ikan, Kecamatan Lubuk. Tim Satgas Halilintar menyita 14 unit alat berat serta mengamankan 10 orang pelaku. Lahan seluas itu sebelumnya merupakan hutan produksi dan hutan lindung yang dialihfungsikan secara ilegal untuk penambangan timah.
“Satgas PKH melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan. Mereka ini tidak dilengkapi dengan izin, mereka melakukan aktivitas penambangan ilegal,” tegas Kasatgas PKH Halilintar Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang.
Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku tambang ilegal lainnya, sekaligus mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan.
Pemerintah pusat menjanjikan koordinasi lintas instansi untuk memperluas operasi serupa di wilayah rawan lainnya.
