Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 34 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy di 34 kota di Indonesia, dengan total nilai investasi hampir US$ 3,5 miliar atau setara Rp 58,8 triliun. Kebijakan strategis ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Presiden menegaskan urgensi proyek tersebut menyusul kondisi pengelolaan sampah nasional yang kian mengkhawatirkan. Ia memperingatkan bahwa hampir seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan akan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan berpotensi terjadi lebih cepat.
“Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Saya minta groundbreaking dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan, dan kita perkirakan dua tahun lagi sudah mulai berfungsi,” ujar Prabowo.
Pendanaan dari Danantara dan APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pendanaan proyek PLTSa akan bersumber dari kombinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai contoh, untuk proyek PLTSa di Surabaya, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 60 miliar, yang juga mencakup pembiayaan kebersihan kota.
Sejauh ini, empat proyek PLTSa—yakni di Denpasar Raya, Yogyakarta, Bogor, dan Bekasi—telah menyelesaikan proses lelang dan dijadwalkan melakukan groundbreaking pada Maret 2026.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebutkan bahwa biaya pembangunan satu unit PLTSa dapat mencapai Rp 3 triliun, dengan kebutuhan biaya operasional sekitar Rp 1 triliun. Proyek ini difokuskan pada daerah dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Bali Jadi Perhatian Khusus
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Bali, yang ia sebut berada dalam kondisi memprihatinkan. Presiden mengaku menerima keluhan langsung dari sejumlah pejabat asing terkait kebersihan Pulau Dewata.
Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa proyek pengelolaan sampah di Bali telah tersendat selama bertahun-tahun akibat konflik antar pemerintah daerah.
“Bali itu bertahun-tahun debat terus, antar pemerintah daerah banyak berantem, sehingga proyek sampahnya tidak kunjung jalan dan kondisinya jadi sangat kotor,” ujar Purbaya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan langsung apabila koordinasi daerah tidak berjalan efektif.
“Penyelesaian masalah sampah membutuhkan kerja sama pusat dan daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegasnya.
