JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menggeser paradigma pembangunan dengan memusatkan perhatian pada rakyat kecil, khususnya dalam akses kepemilikan rumah layak huni.
Dalam langkah berani yang diumumkan Rabu, 30 Juli 2025, pemerintah meluncurkan berbagai insentif dan pembebasan pajak untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang manusiawi.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai menghadiri rapat strategis bersama Presiden di Istana Merdeka.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo bukan hanya menyasar kepentingan pemodal besar, melainkan justru berpihak pada rakyat kecil.
“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar, menandai pergeseran besar dalam arah kebijakan perumahan nasional.
Angin Segar untuk Pekerja dan Keluarga Muda
Pemerintah memperluas cakupan keringanan biaya untuk pembelian rumah subsidi, mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seluruhnya ditanggung pemerintah hingga akhir Desember 2025.
Maruarar menjelaskan, “BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0 (nol).”
“Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis.”
Tak hanya insentif dari pemerintah, sektor swasta pun diajak berkolaborasi aktif.
Para pengusaha properti menunjukkan empati dengan turut menanggung uang muka (DP) rumah untuk peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, membuka peluang lebih luas bagi pekerja informal dan buruh untuk memiliki rumah.
Gotong Royong Jadi Nafas Baru
Inisiatif “Berbaginomics” yang digaungkan Menteri Maruarar menjadi wajah baru ekonomi inklusif di era Presiden Prabowo.
Konsep ini mengajak semua pihak—baik pemerintah, pelaku usaha, hingga lembaga sosial—untuk terlibat dalam pembangunan berkeadilan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya lagi.
Selain dukungan pengusaha properti, berbagai perusahaan besar turut menyumbang lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membiayai pembangunan dan pengembangan perumahan rakyat.
“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkas Maruarar dengan optimistis.
Langkah-langkah ini menjadikan program perumahan Prabowo bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga simbol solidaritas nasional, yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan.***
