Pemerintah resmi menghapus seluruh utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Minggu (7/12/2025).
“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Petani tidak usah khawatir, karena ini bukan kelalaian tetapi keadaan terpaksa, force majeure,” tegas Prabowo.
Kebijakan tersebut berlaku tanpa batasan nilai dan mencakup seluruh petani yang mengalami kerusakan lahan akibat bencana.
Pada Senin (8/12/2025), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan komitmen pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa total nilai KUR yang akan dihapus masih dalam proses verifikasi dan pendataan di lapangan.
Bantuan Pangan dan Pemulihan Infrastruktur
Selain penghapusan utang, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan pangan ke tiga provinsi terdampak. Dalam dua hari terakhir, sekitar 9.000 ton beras telah dikirim ke Sumatera Utara, 5.000–6.000 ton ke Aceh, dan 6.000–7.000 ton ke Sumatera Barat, disertai distribusi jutaan liter minyak goreng.
Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog untuk meningkatkan distribusi kebutuhan pangan hingga dua kali lipat dari biasanya. Beberapa dapur Makan Bergizi Gratis di wilayah terdampak juga dialihfungsikan menjadi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi.
Untuk percepatan pemulihan infrastruktur, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai komandan satuan tugas khusus yang menangani perbaikan jembatan, irigasi, dan bendungan yang rusak.
Dukungan Pemulihan Ekonomi
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan penghapusan utang KUR tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan negara pada masyarakat terdampak dan langkah awal pemulihan ekonomi. Ia menekankan bahwa program pascabencana harus berkelanjutan melalui padat karya, pemberdayaan petani serta UMKM, dan pemulihan infrastruktur dasar.
Menurut data BNPB per Senin (8/12/2025), banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi telah menyebabkan 961 korban meninggal, 235 orang masih hilang, serta 5.000 orang luka-luka. Selain itu, 37.000 lebih rumah dan 1.666 titik infrastruktur dilaporkan rusak.
