JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini diberlakukan secara ketat, bisa lebih fleksibel demi mendorong pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan daya saing global.
Saat berbicara dalam “Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Prabowo menyampaikan bahwa pendekatan realistis diperlukan dalam penerapan TKDN. Ia bahkan membuka kemungkinan agar kewajiban TKDN digantikan dengan pemberian insentif bagi pelaku usaha.
“Saya setuju TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif. Tolong ya semua para pembantu saya ya, realistis. Tolong dibikin yang realistis saja,” ujar Prabowo.
TKDN Dinilai Hambat Daya Saing Jika Terlalu Memaksa
Menurut Prabowo, semangat TKDN untuk membangun nasionalisme dan industri lokal adalah hal baik, namun tidak bisa dipaksakan secara kaku. Ia menyoroti pentingnya kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, dan infrastruktur sebagai kunci utama membangun industri yang mampu bersaing secara mandiri.
“Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu luas. Itu masalah pendidikan, IPTEK, sains. Jadi itu enggak bisa itu maslahah dengan cara regulasi minta TKDN naik,” ungkapnya.
“Kita harus realistis, iya kan. TKDN, dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif,” lanjut Prabowo.
Dampak Kebijakan TKDN Terhadap Perdagangan Global
Sikap Prabowo terhadap pelonggaran TKDN juga dikaitkan dengan tensi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah AS diketahui memberlakukan tarif sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia karena menilai TKDN diskriminatif terhadap produk asing.
Menyikapi hal tersebut, Prabowo dalam wawancara dengan para pemimpin redaksi media nasional pada Minggu (6/4/2025), menyatakan bahwa dirinya sudah memberi arahan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk tidak lagi terlalu kaku dalam menerapkan TKDN.
“Pertama soal TKDN, saya akui. Kadang-kadang ada K/L kita yang terlalu kaku. Sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan,” katanya.
Relaksasi TKDN Disambut Dunia Usaha
Rencana relaksasi TKDN mendapatkan sambutan beragam dari pelaku industri. Sektor seperti manufaktur dan elektronik menilai langkah ini sebagai angin segar demi efisiensi produksi dan peningkatan daya saing ekspor.
Namun, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa pelonggaran kebijakan tidak boleh membuat pembangunan industri lokal terbengkalai. Pemerintah pun saat ini tengah mengkaji formula insentif yang ideal—tidak sekadar menarik investasi asing, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional.
Solusi Baru Penguatan Industri Tanpa Mematikan Persaingan
Gagasan mengganti kewajiban TKDN dengan insentif merupakan bagian dari strategi deregulasi yang diusung Prabowo untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan terbuka. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan tetap mampu menarik investor global sambil mempercepat penguatan sektor industri dalam negeri.
