JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Propam Polri untuk mengedepankan transparansi dalam penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum polisi terhadap warga negara (WN) Malaysia saat mereka menghadiri konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sepanjang proses penanganan kasus ini. Ia menyatakan bahwa transparansi dibutuhkan agar masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara menyeluruh, tidak hanya terkait sanksi etik, hukum, atau pidana yang dijatuhkan.
“Kami berharap Propam memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses yang sedang berlangsung,” ujar Anam dalam keterangan persnya, Senin (23/12/2024).
Anam menambahkan, Kompolnas memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, yang kini tengah diproses oleh Propam Mabes Polri serta Propam Polda Metro Jaya (PMJ). Sebanyak 18 anggota polisi diduga terlibat dalam pemeriksaan terkait pelanggaran tersebut.
“Pelanggaran sudah jelas terjadi, dan kami berharap Propam tidak hanya memberikan sanksi yang tegas, tetapi juga menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak ada kebingungan di masyarakat,” kata Anam.
Lebih lanjut, Anam mengingatkan bahwa insiden semacam ini berpotensi merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta dapat berdampak pada sektor pariwisata. “Tentu saja, ada kerugian yang timbul dari kejadian ini, baik dalam hubungan internasional maupun sektor pariwisata,” ujarnya.
Kompolnas menegaskan bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, transparansi, pemberian sanksi yang tegas, dan penegakan hukum yang jelas harus menjadi langkah-langkah yang diambil. Anam pun berharap Propam segera memberikan penjelasan kepada publik terkait perkembangan kasus ini serta tindakan yang akan diambil terhadap para pelaku.
“Selain sanksi yang tegas, kami juga mengharapkan penjelasan yang transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.
