Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, sistem penebusan, hingga pendampingan teknis bagi pengelola koperasi agar petani memperoleh layanan sesuai ketentuan.
Hingga 16 November 2026, Pupuk Indonesia telah memasok pupuk bersubsidi ke 2.484 titik KDKMP dengan total volume mencapai 8.222,1 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 643 KDKMP yang tersebar di 25 kabupaten/kota telah menyalurkan 1.281,8 ton pupuk bersubsidi kepada petani.
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan perluasan jaringan penebusan melalui KDKMP harus diikuti dengan kepastian pelayanan bagi petani. Perusahaan, menurutnya, terus mengawal proses distribusi agar pupuk tersedia ketika dibutuhkan.
“Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui KDKMP, perluasan titik penebusan harus berjalan seiring dengan kepastian pelayanan pupuk subsidi bagi petani. Karena itu, Pupuk Indonesia terus mengawal kelancaran penyaluran agar petani tetap dapat memperoleh pupuk saat dibutuhkan,” ujar Robby.
KDKMP yang telah beroperasi kini menjadi bagian dari jaringan distribusi Pupuk Indonesia. Penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan alokasi dan kebutuhan di setiap wilayah. Sementara itu, koperasi lainnya masih menjalani proses integrasi secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan operasional masing-masing.
Untuk memastikan layanan penebusan berjalan lancar, Pupuk Indonesia juga memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola KDKMP. Materi pendampingan mencakup mekanisme penebusan hingga pencatatan transaksi pupuk bersubsidi.
Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, pengelola koperasi diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada petani sesuai prosedur yang berlaku.
Petani Cukup Membawa KTP untuk Menebus Pupuk Subsidi
Dalam mekanisme penebusan pupuk bersubsidi melalui KDKMP, petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Identitas petani selanjutnya diverifikasi oleh pengelola koperasi melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Setelah proses verifikasi selesai, petani melakukan tanda tangan digital sebagai bukti transaksi penebusan. Seluruh data transaksi tersebut akan tercatat secara otomatis dalam sistem.
Apabila petani berhalangan hadir, penebusan pupuk juga dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun harga pupuk bersubsidi tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Robby menegaskan, Pupuk Indonesia menerapkan empat prinsip utama dalam menjaga kualitas pelayanan pupuk bersubsidi melalui jaringan KDKMP. Keempat prinsip tersebut meliputi ketersediaan pupuk sesuai alokasi, kemudahan proses penebusan, harga yang terjangkau sesuai HET, serta distribusi yang dapat dipantau.
“Dalam mendukung penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP, Pupuk Indonesia menjaga prinsip pelayanan yang konsisten di seluruh jaringan distribusi, yaitu pupuk tersedia sesuai alokasi, mudah ditebus oleh petani, terjangkau sesuai HET, dan distribusinya terpantau. Keempat aspek ini menjadi landasan kami dalam menjaga kepastian layanan pupuk subsidi bagi petani,” jelas Robby.
Pemantauan Distribusi Dilakukan Secara Real-Time
Selain memperluas jaringan distribusi, Pupuk Indonesia mengoptimalkan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Command Center. Sistem ini mengintegrasikan data transaksi penebusan dari aplikasi i-Pubers dengan informasi stok dan distribusi pupuk secara real-time, mulai dari pabrik hingga titik serah.
Melalui integrasi tersebut, perusahaan dapat memantau kebutuhan pupuk di setiap wilayah sekaligus mempercepat penyesuaian pasokan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi.
Robby menegaskan, dukungan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan kesiapan operasional koperasi di masing-masing daerah.
“Pupuk Indonesia akan terus mendukung penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP sejalan dengan kesiapan operasional di masing-masing wilayah. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan penebusan agar kebutuhan pupuk petani dapat terus terpenuhi, sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional,” tutup Robby.