JAKARTA – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima tugas dan tanggung jawab memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Di bawah kepemimpinannya, lembaga tersebut akan melanjutkan program pengelolaan perbatasan sekaligus memperluas upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.
Penyerahan tugas dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada Maruli di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Maruli mengatakan, perluasan cakupan tugas lembaga menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan seiring dengan keberlanjutan program yang telah direncanakan. Ia menegaskan, pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kawasan penyangga kedaulatan negara.
“Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri,” kata Maruli.
Menurut Maruli, sejumlah program yang telah disusun pada tahun ini akan dilanjutkan dan direalisasikan pada tahun depan. Evaluasi juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang masih membutuhkan peningkatan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.
“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sedang dalam proses pengerjaan dan juga apa yang perlu ditingkatkan. Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP,” ujarnya.
Ia berharap perluasan mandat melalui BNPPDT dapat mendorong jangkauan kerja lembaga menjadi lebih luas. Dengan demikian, program pengelolaan perbatasan dapat berjalan beriringan dengan upaya mempercepat pembangunan di daerah-daerah terpencil.
“Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi ke depannya,” lanjut Maruli.
Sementara itu, Tito Karnavian menjelaskan, pengelolaan perbatasan merupakan salah satu tugas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengelolaan wilayah perbatasan darat dan laut.
“Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut,” kata Tito.
Selain koordinasi pengelolaan wilayah, tugas lembaga juga mencakup pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan persoalan batas wilayah, serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar di kawasan yang masih tertinggal.
Tito menyebut pemerintah telah membangun 15 PLBN di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 12 PLBN telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung dari negara tetangga yang berbatasan langsung.
Keberadaan PLBN menjadi bagian dari upaya pemerintah mengelola aktivitas di kawasan perbatasan. Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
Tito berharap pengalaman Maruli dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi dapat memperkuat pelaksanaan tugas BNPPDT. Maruli diketahui masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI saat menerima tanggung jawab memimpin lembaga tersebut.
Ia optimistis pengalaman tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, baik dalam pengelolaan perbatasan maupun pembangunan daerah tertinggal.
“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” pungkas Tito.
