Revolusi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare di 16 Provinsi

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah besar untuk mengakselerasi pendaftaran tanah ulayat seluas 3,2 juta hektare. Langkah ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak tanah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di 16 provinsi Indonesia.

“Ini (pendaftaran tanah ulayat, red) masalah yang tidak sederhana karena kita tahu, tanah-tanah yang ada di berbagai daerah ini juga sudah memiliki peruntukan masing-masing, tapi kita juga berharap pemerintah selalu hadir untuk menjamin agar Masyarakat Hukum Adat juga dilindungi, dijamin hak-haknya,” kata Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui keterangan tertulis yang diterima Garuda.Tv, Rabu (24/7/2024).

AHY menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melindungi hak-hak MHA, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.

AHY juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa pendaftaran tanah ulayat dilakukan secara transparan dan efisien.

16 provinsi yang terlibat telah melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat, termasuk di antaranya Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Langkah-langkah konkrit seperti koordinasi lintas kementerian, sosialisasi regulasi, dan penentuan lokasi pilot project telah dipersiapkan untuk mempercepat proses ini.

Sementara itu, Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam percepatan ini, sambil memastikan bahwa data mengenai status hak MHA diperbarui secara teratur.

Upaya ini diharapkan tidak hanya melindungi hak-hak tradisional, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah ulayat untuk kesejahteraan MHA.

Pada akhirnya, langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun keadilan sosial, politik, dan hukum di Indonesia, sekaligus memperkuat eksistensi Masyarakat Hukum Adat di tengah dinamika pembangunan nasional.