Rusia dilaporkan mengambil langkah drastis dengan menghapus domain sejumlah platform Barat — termasuk WhatsApp, YouTube, Facebook, dan Instagram — dari Sistem Nama Domain (DNS) nasionalnya per 10 Februari 2026. Kebijakan ini membuat layanan-layanan tersebut tidak lagi dapat diakses melalui infrastruktur internet resmi Rusia.
Langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi paling agresif sejak diberlakukannya undang-undang “internet berdaulat” pada 2019. Jika sebelumnya pemerintah hanya memperlambat akses (throttling), kini domain platform tersebut sepenuhnya dihapus dari direktori DNS nasional.
Akibatnya, ketika pengguna mencoba mengakses layanan tersebut, sistem tidak dapat menemukan alamat IP yang sesuai dan menampilkan pesan kesalahan seolah-olah situs tersebut tidak ada.
Tak Hanya Media Sosial
Pemblokiran ini tidak terbatas pada media sosial. Domain milik BBC, Deutsche Welle, Radio Free Europe/Radio Liberty, hingga jaringan anonim Tor juga dilaporkan ikut terhapus dari sistem DNS nasional.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, seluruh penyedia layanan internet (ISP) di Rusia wajib menggunakan DNS nasional yang dikelola Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi negara tersebut. Dengan penghapusan domain dari sistem ini, akses ke layanan terkait praktis mustahil tanpa menggunakan VPN.
Sejumlah pakar teknologi menyebut bahwa permintaan DNS untuk layanan seperti YouTube kini tidak lagi diproses melalui sistem nasional setelah domainnya dihapus dari direktori. Artinya, platform tersebut secara teknis “tidak terlihat” dalam ekosistem internet Rusia.
Telegram Ikut Dibatasi
Bersamaan dengan itu, Roskomnadzor juga memperketat pembatasan terhadap Telegram. Pengguna melaporkan gangguan dalam memuat media, mengirim pesan, hingga mengakses aplikasi.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, menuding langkah tersebut sebagai upaya pemerintah Rusia untuk mendorong warga beralih ke aplikasi perpesanan yang dikontrol negara.
“Rusia membatasi akses ke Telegram dalam upaya memaksa warganya beralih ke aplikasi yang dikendalikan negara dan dibangun untuk pengawasan serta sensor politik,” ujar Durov dalam pernyataannya.
Ia membandingkan kebijakan ini dengan upaya Iran pada 2016 yang dinilainya gagal, karena mayoritas warga tetap menggunakan Telegram dengan cara melewati sensor.
Promosi Aplikasi Pesan Buatan Negara
Pembatasan ini terjadi di tengah promosi besar-besaran pemerintah Rusia terhadap Max, aplikasi pesan yang dikembangkan oleh VK dan didukung negara. Aplikasi tersebut kini wajib terpasang di seluruh perangkat yang dijual di Rusia.
Pada Desember 2025, Max tercatat memiliki sekitar 70 juta pengguna aktif bulanan, meskipun masih di bawah WhatsApp dan Telegram yang masing-masing memiliki lebih dari 90 juta pengguna di Rusia.
Kritikus menilai Max dirancang untuk memudahkan pengawasan, karena mewajibkan penggunaan kartu SIM Rusia atau Belarus dan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah. Perusahaan pengelolanya juga dipimpin oleh sosok yang memiliki kedekatan dengan lingkaran elite Kremlin.
VPN Ikut Diblokir
Di saat yang sama, pemerintah Rusia memperketat pembatasan terhadap layanan VPN yang biasa digunakan untuk mengakses situs terblokir. Protokol populer seperti WireGuard dan OpenVPN dilaporkan dapat dideteksi dan diblokir melalui teknologi deep packet inspection yang dipasang di jaringan nasional.
Dengan kombinasi penghapusan DNS, pembatasan aplikasi asing, dan pengetatan VPN, Rusia semakin mendekati model internet tertutup yang sepenuhnya berada di bawah kendali negara.
