Presiden Joko Widodo secara resmi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2).
Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024. AHY akan memperkuat Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Sebagai anak sulung dari Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, AHY secara resmi mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang oleh Hadi Tjahjanto, yang pada hari yang sama juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara sebagai Menteri ATR/BPN. Saya akan bertanya kepada saudara, Bersediakah saudara untuk diambil sumpah?” ujar Jokowi meminta AHY bersedia disumpah sebelum dilantik.
“Bersedia,” jawab AHY.
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah yang langsung diikuti AHY saat pelantikan.
Jokowi menjelaskan bahwa pemilihan AHY didasarkan pada beberapa pertimbangan. Jokowi kemudian merinci jabatan dan latar belakang pendidikan anak dari Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut satu per satu.
“Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University,” Kata Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi menegaskan tugas yang telah diberikan kepada AHY. Pertama, terkait dengan penerbitan sertifikat tanah elektronik. Dia menekankan perlunya peningkatan dalam penerbitan sertifikat tanah elektronik. Hal yang sama berlaku untuk Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon (carbon trading).
“Untuk HGU carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang (tanah) untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan,” jelas Jokowi.
