JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dukungan pendanaan untuk Program Sekolah Rakyat akan mengalami lonjakan besar pada tahun anggaran 2026.
Kenaikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Tahun ini, anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp7 triliun yang dialokasikan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Penambahan dana pada tahun depan akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada 15 Agustus mendatang.
“Bapak Presiden nanti tanggal 15 Agustus menyampaikan RAPBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR termasuk Sekolah Rakyat itu, anggarannya meningkat cukup besar,” ujar Menkeu Sri Mulyani usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
Program ini terus berkembang, dengan rencana pengoperasian lebih dari 100 titik Sekolah Rakyat baru.
Kementerian Sosial menargetkan 100 titik mulai beroperasi pada 15–16 Agustus 2025, disusul tambahan 59 titik pada September, sehingga totalnya menjadi 159 titik.
Fasilitas tersebut diproyeksikan menampung lebih dari 15.000 siswa di berbagai daerah.
“Tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operating-nya satu tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan, jadi kita menyediakan anggaran cukup besar,” jelas Sri Mulyani.
Selain pembiayaan operasional dan pengajar, alokasi anggaran juga mencakup pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum memiliki fasilitas layak.
Pemerintah turut menyiapkan dukungan teknologi dengan menyediakan laptop bagi setiap siswa.
Tahun ini, lebih dari 15.000 unit laptop akan dibagikan ke seluruh titik Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran perangkat belajar tersebut akan dilakukan secara bertahap.
“Untuk tahap pertama ini baru yang 9.700 lebih,” kata Mensos Saifullah Yusuf, seraya menambahkan rencana distribusi dilakukan pada akhir Agustus atau awal September 2025.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat proses belajar mengajar, meningkatkan literasi digital siswa, dan mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.***
