JAKARTA – Komisi I DPR RI mendorong peningkatan keamanan dan ketahanan siber nasional menyusul serangkaian serangan terhadap perusahaan dan penyedia layanan digital di Jepang yang menjadi peringatan bagi negara dengan ketergantungan tinggi terhadap teknologi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai Indonesia perlu memperkuat kemampuan menghadapi serangan siber agar gangguan pada satu sistem tidak merembet dan melumpuhkan berbagai layanan penting.
“Kalau ada sistem yang berhasil diserang, dampaknya harus bisa dibatasi dan pelayanannya segera dipulihkan. Jangan sampai satu serangan melumpuhkan banyak layanan sekaligus,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, risiko serangan siber semakin besar ketika banyak perusahaan dan lembaga menggunakan penyedia infrastruktur digital yang sama, sehingga gangguan pada satu penyedia berpotensi berdampak luas terhadap pengguna.
Karena itu, perlindungan infrastruktur digital strategis harus diperkuat bersamaan dengan peningkatan kemampuan mendeteksi, mencegah, dan menangani serangan siber.
Indonesia juga perlu menyiapkan sistem cadangan, mempercepat pemulihan layanan, memperbanyak tenaga ahli keamanan siber, serta rutin menggelar simulasi untuk menghadapi serangan berskala besar.
“Kita punya banyak sektor penting yang sekarang sangat bergantung pada sistem digital, mulai dari telekomunikasi, energi, perbankan, transportasi, kesehatan, sampai pelayanan pemerintahan. Semua harus punya kesiapan yang baik,” ucap dia.
Serangan Siber Bisa Mengganggu Layanan Publik
Sukamta mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur digital tidak otomatis membuat suatu negara terbebas dari ancaman serangan siber.
Pengalaman Jepang menghadapi serangan terhadap perusahaan dan penyedia layanan digital menjadi pengingat bahwa kesiapan menghadapi gangguan harus berjalan seiring dengan percepatan transformasi digital.
“Serangan siber sekarang bukan hanya soal pencurian data atau gangguan komputer.”
“Dampaknya bisa merembet ke kegiatan industri, distribusi barang, transaksi ekonomi, bahkan pelayanan publik. Kita harus benar-benar menyiapkan diri menghadapi ancaman seperti ini,” ujarnya.
Dampak serangan siber dapat meluas ketika sistem yang terganggu menopang berbagai aktivitas masyarakat, termasuk transaksi perbankan, operasional industri, layanan kesehatan, transportasi, dan administrasi pemerintahan.
Kondisi tersebut membuat ketahanan siber tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan terhadap data, tetapi juga membutuhkan kemampuan mempertahankan operasional dan memulihkan layanan secepat mungkin setelah terjadi insiden.
Kolaborasi Jadi Kunci Ketahanan Siber Indonesia
Sukamta menegaskan, penguatan keamanan digital nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keamanan siber, operator infrastruktur strategis, pelaku usaha, hingga perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta memastikan koordinasi penanganan insiden berjalan efektif.
“Digitalisasi harus terus kita dorong karena manfaatnya besar bagi kemajuan bangsa, tetapi semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi digital, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaganya.”
“Infrastruktur digital Indonesia harus aman, kuat menghadapi serangan, dan cepat pulih ketika terjadi gangguan,” katanya.
Dorongan DPR ini menempatkan ketahanan siber sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan layanan strategis nasional di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat dan dunia usaha terhadap teknologi digital.***
