JAKARTA – Kebijakan deregulasi Presiden Prabowo Subianto dan penambahan anggaran sektor pertanian memicu lonjakan ekspor pertanian hingga Rp158,38 triliun serta memangkas impor pangan Rp34,08 triliun sepanjang Januari–Oktober 2025.
Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola distribusi pupuk dan mempercepat birokrasi pertanian mendorong peningkatan produksi nasional secara signifikan.
Dalam periode satu tahun pemerintahan, Indonesia mencatat capaian swasembada beras sekaligus membalikkan tren ketergantungan impor menjadi penguatan ekspor.
Reformasi paling krusial dilakukan pada skema distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya terhambat 145 regulasi dengan kebutuhan persetujuan 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati dan wali kota, kini dipangkas menjadi cukup persetujuan Menteri Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, dan Gapoktan.
Penyederhanaan ini membuat pupuk tiba tepat waktu saat musim tanam sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak.
Lonjakan produksi berdampak langsung pada berkurangnya impor komoditas strategis seperti beras dan jagung pakan ternak yang selama ini menjadi beban neraca perdagangan pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan bahwa ekspor pertanian periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun atau melonjak 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut setara tambahan Rp158,38 triliun secara tahunan yang memperkuat posisi sektor pertanian sebagai salah satu penopang devisa nasional.
Sebaliknya, impor pangan pada periode yang sama tercatat Rp321,14 triliun atau turun 9,49 persen dari Rp355,22 triliun pada Januari–Oktober 2024.
Penurunan nilai impor tersebut mencapai Rp34,08 triliun dan menjadi indikator berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
“Karena kebijakan tadi deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden, ekspor (pertanian) kita naik jadi Rp 158 triliun. Tetapi impor kita turun Rp 34 triliun,” ujar Amran dalam Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2).
Penurunan impor terutama terjadi pada komoditas jagung pakan yang pada 2025 tercatat nihil impor.
“(Impor) jagung pakan ini nol, tidak ada impor tahun 2025. Indonesia juga menurunkan harga beras dunia karena dulunya impor 7 juta ton, kurang lebih Rp 100 triliun,” ucap Amran.
Selain memperbaiki neraca perdagangan, kebijakan ini turut memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan stok beras dalam negeri.
“NTP (Nilai Tukar Petani) naik ke 125. Stok (beras) kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta,” tutup Amran.
Kenaikan Nilai Tukar Petani ke level 125 menjadi sinyal perbaikan daya beli dan pendapatan petani di tengah transformasi kebijakan pangan nasional.
Capaian stok beras hingga 4 juta ton juga menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dan mempertegas stabilitas pasokan dalam negeri.
Transformasi kebijakan pertanian ini memperlihatkan bagaimana deregulasi dan efisiensi birokrasi dapat menjadi instrumen percepatan produksi sekaligus penguatan ekonomi nasional.***
