Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam waktu dekat. Langkah tegas ini ditempuh untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara sekaligus mendongkrak kinerja institusi kepabeanan.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan yang agak drastis. Mungkin beberapa hari lagi, bahkan bisa besok. Semua pejabat di sekitar Dirjen saya ganti, kecuali Dirjennya,” ujar Purbaya saat menjadi pembicara dalam Tirto Indonesia Fiscal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Lima Pelabuhan Besar Jadi Fokus Perombakan
Purbaya menegaskan, perombakan akan difokuskan pada lima pelabuhan utama yang dinilai krusial terhadap arus barang dan penerimaan negara. Seluruh kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan-pelabuhan tersebut dipastikan akan diganti.
“Kepala pelabuhan dan Kakanwil yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,” tegasnya.
Kekosongan jabatan nantinya akan diisi oleh pegawai internal DJBC yang lebih muda, bukan dari kalangan eksternal. Menurut Purbaya, regenerasi ini penting untuk menghadirkan semangat baru sekaligus memutus praktik-praktik lama yang berpotensi merugikan negara.
“Shock Therapy” untuk Reformasi Total
Perombakan ini disebut Purbaya sebagai shock therapy agar seluruh jajaran Bea Cukai bekerja lebih disiplin, profesional, dan serius. Ia menilai kualitas sumber daya manusia di DJBC sejatinya sangat baik.
Sebagai contoh, Purbaya menyebut kemampuan pegawai Bea Cukai dalam mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing hanya dalam waktu dua minggu.
“Artinya SDM kita sebenarnya sangat mampu. Tinggal kemauan dan integritasnya yang harus dipastikan,” ujarnya.
Bayang-bayang SGS Jadi Tekanan Serius
Langkah tegas ini juga tak lepas dari tekanan langsung Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengungkapkan, Presiden memberikan peringatan keras: jika reformasi Bea Cukai gagal dilakukan hingga akhir tahun, maka fungsi kepabeanan bisa dialihkan kepada Société Générale de Surveillance (SGS).
“Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” kata Purbaya.
SGS merupakan perusahaan inspeksi global asal Swiss yang pernah menangani fungsi kepabeanan Indonesia pada periode 1985–1995 di era Presiden Soeharto.
Giliran Direktorat Jenderal Pajak
Tak hanya Bea Cukai, Purbaya memastikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan menjadi sasaran pembenahan dalam waktu dekat.
“Dalam dua minggu ke depan, Dirjen Pajaknya juga akan saya benahi. Sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya dan Dirjen Bea Cukainya duluan,” ujarnya lugas.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi penerimaan negara melalui reformasi struktural dan penegakan integritas di dua institusi paling strategis di bawah Kementerian Keuangan.
