JAKARTA – Media sosial kembali digemparkan setelah foto Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang sedang beribadah umrah beredar luas sementara wilayahnya masih berjibaku dengan banjir besar yang belum surut.
Krisis ini mencuat usai unggahan agen travel umrah menampilkan Mirwan bersama keluarga di Mekkah dan langsung memantik gelombang kritik dari warganet yang menilai ia abai pada kondisi darurat di daerahnya.
Partai Gerindra kemudian mengambil langkah tegas dengan mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Aceh Selatan setelah menilai keberangkatannya ke Tanah Suci tidak selaras dengan tanggung jawabnya di tengah ribuan warga masih mengungsi.
Keputusan ini diumumkan setelah evaluasi internal partai yang menilai tindakan Mirwan kontras dengan situasi darurat di mana pemerintah kabupaten bahkan sudah mengeluarkan surat resmi ketidaksanggupan menangani bencana banjir dan longsor.
“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen DPP Gerindra Sugiono, Jumat (5/12/2025) seperti dikutip dari SerambiNews.
Sugiono menegaskan pihaknya telah menerima laporan lengkap terkait keberangkatan umrah Mirwan dan menyayangkan langkah kadernya yang dinilai tidak menunjukkan kepekaan terhadap krisis kemanusiaan.
“Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” katanya.
Fakta bahwa Mirwan berangkat umrah hanya lima hari setelah menerbitkan surat bernomor 360/1315/2025 tentang ketidaksanggupan penanganan bencana membuat publik semakin mempertanyakan integritas kepemimpinannya.
Surat tersebut diterbitkan pada Kamis (27/11), sedangkan keberangakatannya ke Mekkah pada Selasa (2/12/2025) terjadi ketika ribuan warga di Kecamatan Trumon masih tinggal di tenda darurat.
Kemarahan publik semakin meluas setelah foto umrah Mirwan viral di Banda Aceh karena memperlihatkan kontras antara situasi darurat di kampung halaman dengan aktivitas religius yang ia jalani bersama keluarganya.
Banjir besar awal Desember 2025 merendam lebih dari sebelas kecamatan di Aceh Selatan sehingga membuat pemerintah daerah meminta bantuan resmi dari provinsi dan pusat akibat keterbatasan kapasitas penanganan.
Kritik publik pun kian menguat karena keputusan Mirwan melaksanakan umrah dinilai tidak selaras dengan permohonan bantuan darurat yang dikeluarkan pemerintahannya sendiri.
Kontroversi ini menempatkan Mirwan sebagai sorotan nasional seiring gelombang reaksi yang terus datang dari aktivis kemanusiaan, warga terdampak, hingga berbagai tokoh lokal yang mempertanyakan kepekaan seorang pemimpin daerah saat bencana.***
