JATENG – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Wamentan yang akrab disapa Mas Dar, kolaborasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.
“Semua kementerian, lembaga, dan organisasi kini bersinergi untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat swasembada pangan. Polri memiliki peran strategis dalam mendukung visi besar ini,” katanya saat memberikan sambutan dalam Apel Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Rabu (11/12/2024).
Mas Dar juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Kementan dan Polri, terutama dalam pelaksanaan berbagai program yang telah disepakati sebelumnya, tercatat dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Untuk sinergitas Kementan-Polri seyogyanya sudah ada penandatanganan kesepakatan dan selanjutnya realisasinya untuk mengawal program ketahanan pangan,” tambah Sudaryono.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono menjelaskan empat program utama yang merupakan bagian dari kolaborasi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Program pertama adalah pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif.
“Kami dari Kementan berharap ketahanan pangan dapat ditopang dari masing-masing Polda dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif,”tuturnya
Sudaryono menambahkan bahwa Kementan akan menyediakan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Program kedua adalah penguatan pangan lestari melalui gerakan makan bergizi gratis (MBG), yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kementan berharap Polri, melalui Polres dan Polsek, dapat membantu mengawal pelaksanaan program ini di tingkat masyarakat, dengan target 4.500 desa yang akan mengimplementasikan pangan lestari pada tahun 2025.
“Sesuai dengan MoU maka Polres dan Polsek akan mengawal pelaksanaan pangan lestari atau pemanfaatan pekarangan oleh masyarakat guna mendukung MBG. Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 4.500 desa yang melaksanakannya dan kami butuh dukungan Polri untuk mengawalnya,” jelas Wamentan.
Pengawasan distribusi menjadi prioritas ketiga yang ditekankan dalam kerjasama antara Kementan dan Polri. “Kementan dan Polri melakukan penguatan pengawasan distribusi, apakah distribusi bibit, distribusi pupuk, distribusi alsintan, dan distribusi pascapanen,” tegas Sudaryono.
Terakhir, Wamentan mengungkapkan bahwa Kementan dan Polri juga bersinergi dalam program perekrutan lulusan SMK dan sarjana di bidang pertanian, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat sebagai Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Pertanian. Program ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga ahli di sektor pertanian dan mempercepat pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan.
Dengan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga, Wamentan Sudaryono optimistis Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada pangan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu kami sangat berharap fungsi ini akan tetap dilaksanakan dan dengan sinergitas dan kekompakan sekarang ini, kami yakin swasembada bisa diwujudkan,” tutupnya.
