JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi penarikan utang baru sebesar Rp614,9 triliun hingga 30 November 2025 dan menegaskan posisi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berjalan sesuai rencana.
Capaian penarikan utang tersebut setara 84,06 persen dari target pembiayaan utang dalam laporan semester (lapsem) 2025 yang dipatok sebesar Rp731,5 triliun.
“Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Pemerintah menetapkan target penarikan utang Rp731,5 triliun sepanjang 2025 untuk menutup defisit APBN yang dalam proyeksi mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hingga akhir November 2025, defisit APBN tercatat 2,35 persen terhadap PDB atau masih berada di bawah proyeksi defisit yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Selain pembiayaan utang, pemerintah memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menekan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” jelas Suahasil.
Pengelolaan utang negara juga dilakukan melalui sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas pembiayaan.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui skema debt switch atas SBN pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo guna menekan risiko pembiayaan ulang atau refinancing.
“SBN yang kami terbitkan pada COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambahnya.
Kementerian Keuangan menegaskan skema debt switching tidak hanya melibatkan Bank Indonesia, tetapi juga dijalankan aktif oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama lembaga multilateral dan institusi lainnya.
Suahasil menilai kondisi pasar keuangan yang cenderung membaik turut memberikan ruang pembiayaan yang lebih efisien bagi pemerintah.
Di luar pembiayaan berbasis utang, pembiayaan non-utang hingga November 2025 tercatat sebesar Rp41,4 triliun.
Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp573,5 triliun atau setara 86,63 persen dari proyeksi lapsem 2025 sebesar Rp662 triliun.***
