ACEH BESAR – Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Peresmian yang dipusatkan di SPPG Yayasan Meugah Kana Gizi, Leupung, Aceh Besar, Rabu (14/10/2026), dipimpin Kepala BGN Sudaryono dan diikuti perwakilan daerah lainnya secara daring.
Dalam kegiatan tersebut, hadir anggota DPR RI TA Khalid, anggota DPR Aceh Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta sejumlah pemangku kepentingan yang mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Sudaryono menyampaikan, sebanyak 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan layanan.
“Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi. Pusatnya di sini, di Aceh Besar, di Provinsi Aceh. Terdiri dari 691 SPPG di wilayah Sumatera, 289 SPPG di wilayah Kalimantan dan Bali,” kata Sudaryono dalam sambutannya.
Dari keseluruhan unit tersebut, sebanyak 691 SPPG tersebar di Sumatera, sedangkan 289 lainnya berada di Kalimantan dan Bali sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan layanan gizi.
Pembukaan ratusan dapur baru ini melanjutkan langkah BGN yang pada pekan sebelumnya telah meresmikan 480 dapur MBG di kawasan 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.
Angka Anak Berangkat Sekolah dalam Keadaan Lapar Menurun
Sudaryono mengungkapkan, pelaksanaan program MBG menunjukkan perkembangan dalam mengurangi jumlah peserta didik yang berangkat ke sekolah tanpa makan terlebih dahulu.
Berdasarkan laporan penelitian yang diterima BGN sebelum program berjalan, sekitar 56 persen peserta didik dilaporkan berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar.
“Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, dari 56% peserta didik anak sekolah yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, itu kemudian turun menjadi 16%,” jelas Sudaryono.
BGN menilai angka 16 persen tersebut masih menjadi pekerjaan rumah, terutama karena sebagian wilayah belum tersentuh pelaksanaan program MBG.
“Kami meyakini 16% ini adalah wilayah-wilayah yang memang sampai dengan saat ini belum tersentuh dan belum dilaksanakan MBG di wilayah itu.”
“Maka menjadi kewajiban saya sebagai Kepala Badan Gizi beserta seluruh jajaran tim BGN di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, untuk bagaimana caranya 16% ini bisa kemudian turun lagi dan kita harapannya adalah nol.”
“Tidak boleh lagi ada anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” ungkap Sudaryono yang biasa disapa Mas Dar.
Perluasan MBG Menyasar Wilayah yang Belum Terjangkau
Penambahan 980 SPPG menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas distribusi makanan bergizi sekaligus menjangkau kelompok masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan persoalan gizi.
Keberadaan dapur MBG di daerah 3T diharapkan dapat membantu meningkatkan akses peserta didik terhadap makanan bergizi serta mendukung pencegahan masalah gizi dan stunting.
BGN menargetkan cakupan program terus meningkat agar anak-anak di seluruh Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih merata untuk mendapatkan asupan gizi selama mengikuti pendidikan.
Meski demikian, penurunan angka anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar hingga nol tetap membutuhkan perluasan jangkauan layanan dan pelaksanaan program yang konsisten di seluruh daerah.***
