JATIM — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran hingga Rp100 triliun melalui pemangkasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Pemerintah berencana menutup sedikitnya 700 BUMN dan anak perusahaan hingga 31 Desember 2026.
Target tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memangkas beban anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah lebih dulu menutup 290 BUMN dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa pemerintahannya. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut tidak memiliki kinerja yang baik dan terus mengalami kerugian.
“Dalam kurang dari dua tahun, pemerintah yang saya pimpin telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo.
Dari penutupan 290 perusahaan tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran sekitar Rp50 triliun. Namun, Presiden memastikan kebijakan perampingan BUMN belum selesai dan akan dilanjutkan dalam skala yang lebih besar.
Menurut Prabowo, sedikitnya 700 BUMN dan anak perusahaan yang dinilai tidak produktif kembali masuk dalam rencana penutupan hingga penghujung 2026. Setelah proses tersebut rampung, jumlah perusahaan pelat merah di Indonesia diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
“Dengan 290 BUMN, kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut penghematan dari pemangkasan tersebut berpotensi mencapai Rp100 triliun. Dana yang diselamatkan terutama berasal dari pengurangan biaya operasional atau overhead, pengeluaran rutin, serta beban remunerasi jajaran direksi dan komisaris perusahaan yang ditutup.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” katanya.
Prabowo menegaskan efisiensi BUMN merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk menekan pengeluaran negara. Pemerintah, kata dia, juga melakukan penghematan di berbagai sektor lain dalam operasional pemerintahan.
Dari keseluruhan langkah efisiensi tersebut, Prabowo menyebut nilai penghematan yang berhasil dilakukan pemerintah telah berada di atas Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
“Jadi saya kira penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun setiap tahun,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan anggaran yang berhasil dihemat tidak akan berhenti sebagai angka pengurangan belanja pemerintah. Dana tersebut akan dialihkan untuk membiayai berbagai program yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prabowo menekankan pemerintah ingin memastikan hasil efisiensi anggaran dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembiayaan program-program strategis.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” pungkasnya.
