JAKARTA – Pemerintah Thailand memberlakukan jam malam di Provinsi Trat pada Minggu (14/12/2025), menyusul meluasnya konflik dengan Kamboja dari area perbatasan ke wilayah pesisir. Langkah ini diambil dua hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan kedua pihak telah sepakat menghentikan pertempuran.
Konflik perbatasan antara dua negara Asia Tenggara tersebut kembali memanas sejak seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan pada Mei lalu. Sejak itu, serangkaian baku tembak telah mengakibatkan ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan mengungsi.
“Secara keseluruhan, bentrokan terus terjadi secara berkelanjutan,” ujar Laksamana Muda Surasant Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, dalam konferensi pers di Bangkok, dilansir dari Reuters.
Thailand menegaskan terbuka terhadap solusi diplomatik, namun menekankan bahwa Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum negosiasi dapat dilakukan.
Militer Thailand pada Sabtu mengklaim telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirim senjata berat ke wilayah perbatasan, serta melancarkan operasi terhadap artileri di Provinsi Koh Kong. Sebaliknya, Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil.
Jam malam diberlakukan di lima distrik Provinsi Trat yang berbatasan dengan Koh Kong, namun tidak mencakup destinasi wisata populer Koh Chang dan Koh Kood. Sebelumnya, militer juga telah menetapkan jam malam di Provinsi Sa Kaeo yang masih berlaku hingga kini.
Sejak Senin, kedua negara terlibat baku tembak dengan senjata berat di sejumlah titik sepanjang perbatasan sejauh 817 kilometer, dalam pertempuran paling intens sejak bentrokan lima hari pada Juli lalu yang berakhir dengan mediasi Trump dan Malaysia.
Trump menyebut telah berbicara dengan Perdana Menteri sementara Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghentikan penembakan. Namun sehari kemudian, Anutin menegaskan Thailand akan terus bertempur “sampai tidak ada lagi ancaman terhadap tanah dan rakyat kami.”
Gedung Putih melalui juru bicara menambahkan bahwa Trump mengharapkan semua pihak menghormati komitmen tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang dianggap menghambat terciptanya perdamaian berkelanjutan.