JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada seleksi prajurit yang ditujukan khusus untuk misi perdamaian di Gaza. Proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap kesiapsiagaan standar di masing-masing matra.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianza menjelaskan TNI masih menunggu mandat final dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) serta keputusan politik dari Pemerintah Republik Indonesia.
“Saat ini TNI berada pada tahap kesiapsiagaan standar, untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan PBB dan keputusan politik Pemerintah,” ujar Mayjen Freddy, Senin (18/11/2025).
Ia menegaskan bahwa Mabes TNI belum menerima daftar nama prajurit yang akan dikirim. Yang dilakukan saat ini hanya pendataan kesiapan satuan di tiga matra (AD, AL, AU) sesuai prosedur tetap (Protap) operasi luar negeri.
“Belum ada daftar nama yang diterima Mabes TNI. Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri,” tambahnya.
Menurut Mayjen Freddy, Mabes TNI baru akan melaksanakan seleksi akhir setelah mandat resmi dari DK PBB diterbitkan. Saat ini, tahapan masih berfokus pada kesiapsiagaan berjenjang di internal masing-masing matra.
“Mabes TNI akan melakukan seleksi akhir jika mandat resmi dari DK PBB telah ditetapkan. Saat ini tahapannya masih sebatas kesiapsiagaan berjenjang di tiap matra,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa TNI tetap mengedepankan prinsip kesiapan tinggi kapan pun dibutuhkan negara.
“Prinsipnya, TNI selalu siap dan pelaksanaan misi akan mengikuti keputusan resmi Pemerintah dan mandat internasional,” pungkas Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianza.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan seleksi khusus prajurit untuk misi Gaza. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke wilayah konflik tersebut.
Pemerintah Indonesia selama ini konsisten menyatakan dukungan terhadap perdamaian di Timur Tengah, termasuk melalui partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (UN Peacekeeping), namun segala pengiriman personel selalu berdasarkan mandat PBB dan keputusan politik nasional.
