JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan kesiapan mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan menyiapkan personel terlatih sebagai pelindung jemaah (Linjam). Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi jemaah Indonesia yang menunaikan ibadah di Tanah Suci.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan komitmen TNI dalam memberikan rasa aman bagi jemaah, terutama menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan kepadatan massa di Mekkah dan Madinah.
“Perlu saya sampaikan bahwa Mabes TNI saat ini telah menyiapkan dan mengikutsertakan pelatihan personel sebagai Linjam atau pelindung jemaah untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji,” katanya kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026)
Aulia menuturkan persiapan ini dilakukan sejak awal tahun melalui pelatihan intensif yang mencakup simulasi kondisi di Arab Saudi. Linjam merupakan bagian dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang bertugas melindungi dan membantu jemaah selama rangkaian ibadah.
Tugas Linjam tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, seperti pengawalan rombongan dan pencegahan eksploitasi oleh jasa ilegal, tetapi juga bantuan praktis.
Di antaranya membantu jemaah tersesat, mengatur arus pejalan kaki di Masjidil Haram, hingga memastikan akses kebutuhan dasar seperti air dan transportasi. Petugas Linjam biasanya mengenakan pakaian sipil dengan rompi hitam khas agar mudah berbaur dengan jemaah.
Pada musim haji 2026, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah meningkatkan jumlah personel TNI-Polri dalam PPIH menjadi 185 orang, naik dua kali lipat dibandingkan sekitar 80 personel pada musim haji sebelumnya. Peningkatan ini didasarkan pada rekam jejak positif TNI-Polri yang dinilai memiliki kedisiplinan tinggi, dedikasi kuat, serta kemampuan menangani situasi darurat secara cepat dan humanis. “Terkait kemungkinan penambahan jumlah petugas, akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan pemerintah serta hasil koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umrah, Mabes Polri, serta otoritas Arab Saudi guna memastikan kesesuaian dengan regulasi setempat. Fokus pengamanan diarahkan pada wilayah rawan seperti Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), yang kerap menghadapi risiko kelelahan jemaah dan kepadatan massa.
Pelatihan personel TNI mencakup aspek fisik, psikologis, serta pemahaman budaya agar mampu beradaptasi dengan kondisi Tanah Suci yang panas dan padat. Peningkatan peran TNI dalam haji 2026 juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan dominasi unsur militer dan kepolisian dalam petugas haji guna menjamin ketangguhan dan efisiensi pelayanan.
“TNI pada prinsipnya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia sesuai dengan tugas perbantuan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Brigjen Nasrullah.
Dengan berbagai persiapan tersebut, penyelenggaraan ibadah haji 2026 diharapkan berjalan lebih lancar, aman, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.
