JAKARTA – Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak secara langsung oleh rakyat tetapi melalui DPRD.
Gerindra menilai skema tersebut relevan untuk menjawab tantangan efisiensi, biaya politik, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Sikap ini ditegaskan Partai Gerindra terhadap usulan agar gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme representatif di lembaga legislatif daerah.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyebut gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai opsi rasional yang layak dipertimbangkan dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Gerindra, model pemilihan tidak langsung berpotensi menghadirkan proses yang lebih ringkas dan terukur dibandingkan pilkada langsung yang selama ini dijalankan.
Sugiono menilai efisiensi tersebut mencakup tahapan penjaringan calon, mekanisme pemilihan, durasi pelaksanaan, hingga penghematan anggaran negara dan ongkos politik.
Ia mengungkapkan bahwa dana hibah APBD untuk pilkada pada 2015 hampir menyentuh angka Rp7 triliun dan terus melonjak signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada pelaksanaan pilkada 2024.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.
Selain beban APBD, Gerindra juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada langsung.
Biaya kampanye yang tinggi dinilai kerap menjadi penghalang bagi figur berintegritas dan berkapasitas untuk maju memimpin daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal.”
“Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ucap Sugiono.
Gerindra berpandangan bahwa pemilihan melalui DPRD dapat memangkas biaya sekaligus membuka ruang lebih luas bagi calon-calon potensial tanpa tekanan finansial berlebihan.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” sambungnya.
Partai Gerindra menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan nilai demokrasi karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.
Dalam skema tersebut, kontrol publik justru dinilai dapat berlangsung lebih ketat karena masyarakat dapat langsung menilai sikap dan keputusan partai politik di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ucap Sugiono.
Gerindra juga menilai mekanisme pemilihan oleh DPRD berpotensi menekan polarisasi politik horizontal yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
Meski mendukung, Partai Gerindra menekankan pentingnya pembahasan dan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Gerindra meminta agar masyarakat tetap diberikan ruang dan akses untuk mengawasi serta mengawal aspirasi yang disalurkan melalui wakil-wakilnya di parlemen daerah.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ucapnya.***
