Pada perhelatan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada Mei 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah 30 tahun penyelenggaraan Forum Air Sedunia ini, berhasil menghasilkan Deklarasi Menteri. Deklarasi ini menjadi salah satu hasil konkret dari World Water Forum ke-10, menunjukkan komitmen diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu air global.
Deklarasi Menteri ini menyoroti tiga komitmen prioritas untuk mendukung keberlanjutan air global. Pertama, usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.
Kedua, peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil (Integrated Water Resources Management on Small Islands) guna mendukung kolaborasi dalam menangani isu air di pulau-pulau kecil.
Ketiga, pembentukan pusat unggulan untuk ketahanan air dan iklim (Center of Excellence) yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas, berbagi pengetahuan, dan memanfaatkan fasilitas unggulan dalam pengelolaan air dan sanitasi.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Anggota Sekretariat Nasional World Water Forum ke-10, Dadang Rukmana, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti Deklarasi Menteri dan hasil dari perhelatan World Water Forum ke-10. Langkah pertama adalah pembentukan komite internal untuk mempersiapkan konsep usulan penetapan Hari Danau Dunia.
“Komite internal ini akan menyiapkan konsep yang diperlukan saat gagasan World Lake Day nanti diadopsi atau diproses di UN, tentunya proses ini akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Dadang Rukmana pada acara Talk show bersama Metro TV di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah mulai menggalang dukungan untuk mewujudkan Hari Danau Dunia dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dengan dukungan dari lebih dari 130 negara Tri Tharyat yakin Hari Danau Dunia yang lahir di Bali akan disahkan oleh sidang Majelis Umum PBB. Target pengesahan itu adalah Oktober tahun 2024.
Selanjutnya dalam peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil, Dadang Rukmana melanjutkan, Pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka kerjasama (cooperative framework) dengan Pemerintah Belanda serta beberapa Organisasi Internasional seperti Integrated Water Resources Association (IWRA), Pacific Island Forum (PIF), dan Resilient and Sustainable Islands Initiative (RESI) sebagai komitmen bersama untuk mempromosikan dan menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) di pulau-pulau kecil.
“Pada prinsipnya air di pulau-pulau kecil banyak, tetapi air laut. Sementara yang kita butuhkan air tawar, sehingga perlu pendekatan secara terintegrasi bagaimana kita menyediakan dan mengelola air tawar di pulau-pulau kecil. Ini tidak terbatas untuk Indonesia, tetapi juga dibutuhkan kerjasama antar negara, seperti negara selatan-selatan dan negara-negara kepulauan,” kata Dadang Rukmana.
Dadang menambahkan, sebagai langkah nyata mendukung adanya centre of excellence telah dibentuk gugus tugas atau task force khusus di level internasional antara Pemerintah Indonesia, Jepang, dan Belanda serta organisasi internasional lainnya seperti IWRA guna mendukung pembentukan centre of excellence. Selanjutnya juga telah dilakukan revitalisasi Sabo Training Centre di Yogyakarta sebagai Hub untuk memfasilitasi berbagai aktivitas Water and Climate Resilience atau Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).
“Kami telah menyiapkan 4 modul untuk sharing maupun pelatihan seperti Water Balance Analysis for River Basin Planning Training, Hydrology Data Interpretation, Hydrological Network to Support Water Resources Management, dan Flood Early Warning System. Karena memang goalnya pembentukan centre of excellence adalah untuk sharing, knowledge dalam penanganan persoalan air dan climate,” kata Dadang Rukmana.
Selain keputusan politik dalam Ministerial Declaration, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi dengan mengumpulkan berbagai proyek pengelolaan air (kompendium proyek nyata/Compendium of Concrete Deliverables) untuk dicontoh dan diterapkan di level global. Setidaknya, terdapat 113 proyek internasional percontohan di bidang air dan sanitasi dengan nilai total 9,4 Miliar USD yang akan di konkretkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
