JAKARTA – Menyusul keputusan kontroversial penjabat presiden Choi Sang Mok yang menunjuk dua hakim agung untuk Mahkamah Konstitusi pada Selasa (31/12/2024), gelombang pengunduran diri massal dilakukan secara serempak oleh sejumlah pejabat dan staf senior Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu 1 Januari 2025.
Pejabat yang mengundurkan diri mencakup Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, serta Penasihat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin.
Selain itu, penjabat Ketua Komisi Komunikasi Korea, Kim Tae Kyu, juga menyatakan pengunduran diri sebagai bentuk protes atas keputusan Choi.
Choi Sang Mok, yang menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi sekaligus menteri keuangan, pada Selasa (31/12/2024) telah menunjuk dua hakim baru untuk mengisi kursi Mahkamah Konstitusi.
Langkah ini dinilai sebagai pemenuhan tuntutan oposisi untuk memperkuat kemungkinan pemakzulan Presiden Yoon.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyesalkan keputusan Choi, menudingnya telah melampaui kewenangan sebagai penjabat presiden.
Secara hukum, untuk memuluskan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, diperlukan minimal enam suara hakim. Penunjukan dua hakim tambahan oleh Choi dianggap dapat meningkatkan peluang penggulingan Yoon.
Yonhap melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki waktu enam bulan untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan atau dipulihkan ke jabatannya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan Choi tidak berniat menerima pengunduran diri para pejabat senior Yoon.
“Choi berpikir sekarang adalah saatnya untuk fokus pada menstabilkan mata pencaharian rakyat dan urusan negara,” kata kementerian dalam pernyataan resmi.
Gelombang pengunduran diri ini terjadi setelah Pengadilan Seoul pada 31 Desember 2024 mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon.
Langkah ini menjadikan Yoon presiden pertama Korea Selatan yang menghadapi penahanan selama masa jabatannya.
Yoon juga menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional dan penyelidikan kriminal terkait tuduhan mendalangi deklarasi darurat militer, pemberontakan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kontroversi ini semakin memperdalam krisis politik di Korea Selatan.
