Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini memasuki fase “pembersihan” besar-besaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi penyedia layanan yang main-main dengan nutrisi anak bangsa.
Pemerintah mulai melakukan langkah drastis demi menjamin kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat melakukan kunjungan kerja di SMP Negeri 8 Pati, Minggu (12/4/2026), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkap bahwa sekitar 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini berada dalam pengawasan ketat.
Izin operasional ribuan unit layanan tersebut bahkan terancam dicabut jika terbukti tidak menjalankan standar MBG yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Ada 1.500 SPPG yang sekarang dievaluasi, bahkan mungkin izinnya dicabut karena tidak melaksanakan MBG sebagaimana mestinya,” tegas Abdul Mu’ti di sela acara peresmian revitalisasi sekolah se-Kabupaten Pati.
Evaluasi Ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN)
Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penyisiran terhadap seluruh penyedia layanan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar berubah menjadi asupan bergizi di piring para siswa.
“BGN telah melakukan evaluasi yang sangat ketat. Jika ada kekurangan, kita perbaiki, bukan dibuang semuanya. Namun, bagi yang melanggar aturan secara fatal, sanksi tegas sudah menanti,” tambahnya.
Capaian Fantastis: 50 Juta Anak Telah Terjangkau
Meski ada kendala di sisi penyedia layanan, Mu’ti memastikan roda program MBG tetap berputar kencang. Berdasarkan data terbaru, program ini telah menjangkau 50 juta murid di seluruh pelosok negeri.
“Angka tersebut mencakup lebih dari 93% anak-anak di Indonesia. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk membangun generasi yang kuat. Kita akan terus menyempurnakan implementasinya di lapangan,” pungkasnya optimis.
