JAKARTA – Pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2025 kini memasuki tahap penting dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Laporan terbaru Badan Gizi Nasional per 7 September 2025 mencatat rencana pembangunan 30.000 unit SPPG di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 7.453 unit sudah beroperasi, 11.754 unit sedang dalam tahap verifikasi, sementara 10.793 unit masih menunggu penyelesaian kuota.
Cakupan program ini merata di 38 provinsi, menjangkau 509 dari 514 kabupaten/kota (99,1%) serta 7.022 dari 7.285 kecamatan (99,1%).
Angka ini menegaskan skala implementasi yang hampir menyeluruh, menjadi salah satu tonggak penting dalam pemerataan layanan gizi di Tanah Air.
Meski sebagian besar provinsi menargetkan ribuan unit, terdapat sejumlah daerah dengan jumlah rencana pembangunan SPPG relatif kecil.
Faktor utama biasanya berkaitan dengan jumlah penduduk yang rendah dan tantangan geografis.
Namun, keberadaan SPPG di provinsi-provinsi ini tetap krusial untuk memastikan tidak ada kesenjangan layanan gizi, terutama di wilayah timur Indonesia.
Menariknya, data terbaru menunjukkan Papua dan Kalimantan Utara menempati posisi terbawah dalam daftar target SPPG 2025.
Walau jumlah unit sedikit, tantangan implementasi justru lebih berat karena kondisi infrastruktur terbatas, jarak antarwilayah jauh, dan akses layanan kesehatan yang sulit.
Berikut daftar lengkap 10 provinsi dengan target pembangunan SPPG terendah tahun 2025 beserta perkembangannya.
Daftar 10 Provinsi dengan Target SPPG Paling Sedikit 2025
1. Kalimantan Utara — 114 unit
Sudah beroperasi: 17 | Terverifikasi: 40 | Kuota tersisa: 57
2. Papua Barat — 131 unit
Sudah beroperasi: 32 | Terverifikasi: 7 | Kuota tersisa: 92
3. Papua Selatan — 133 unit
Sudah beroperasi: 4 | Terverifikasi: 29 | Kuota tersisa: 100
4. Gorontalo — 154 unit
Sudah beroperasi: 19 | Terverifikasi: 29 | Kuota tersisa: 106
5. Kepulauan Bangka Belitung — 172 unit
Sudah beroperasi: 45 | Terverifikasi: 67 | Kuota tersisa: 60
6. Papua — 174 unit
Sudah beroperasi: 43 | Terverifikasi: 36 | Kuota tersisa: 95
7. Papua Barat Daya — 175 unit
Sudah beroperasi: 20 | Terverifikasi: 31 | Kuota tersisa: 124
8. Sulawesi Barat — 189 unit
Sudah beroperasi: 62 | Terverifikasi: 38 | Kuota tersisa: 89
9. Papua Tengah — 201 unit
Sudah beroperasi: 19 | Terverifikasi: 22 | Kuota tersisa: 160
10. Maluku Utara — 226 unit
Sudah beroperasi: 27 | Terverifikasi: 100 | Kuota tersisa: 99
Kendala
Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi dengan rencana pembangunan SPPG paling sedikit, hanya 114 unit, sejalan dengan jumlah penduduk yang masih terbatas.
Sementara itu, hampir seluruh provinsi di wilayah Papua masuk dalam daftar terbawah.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan layanan gizi di kawasan timur Indonesia masih menghadapi hambatan besar, meski secara strategis justru membutuhkan perhatian lebih.
Menariknya, capaian di Sulawesi Barat dan Papua Barat menunjukkan progres yang lebih signifikan dibanding provinsi lain dengan target rendah.
Hal ini menandakan bahwa pemerataan pembangunan SPPG di daerah-daerah kecil bisa menjadi kunci untuk mempersempit kesenjangan layanan gizi antarwilayah di Indonesia.***