JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung 17 program stimulus ekonomi Presiden Prabowo yang difokuskan pada penurunan pengangguran dan perlindungan pekerja informal sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, menekankan bahwa keberhasilan paket stimulus bergantung pada implementasi yang tepat sasaran, penyerapan optimal, serta pengawasan ketat secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai selaras dengan upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi inklusif yang merata hingga ke tingkat masyarakat bawah.
“PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah. Penyerapan tenaga kerja bahkan masuk dalam program khusus yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka,” kata Bertu di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Struktur Paket Stimulus, Prioritas Sektor Utama untuk Pemulihan Ekonomi
Paket stimulus ekonomi ini terbagi menjadi tiga pilar utama, mencakup delapan program akselerasi untuk tahun 2025, empat program lanjutan pada 2026, serta lima inisiatif khusus penyerapan tenaga kerja. Pengelompokan ini mencerminkan strategi pemerintah yang matang dalam mengidentifikasi sektor prioritas, seperti infrastruktur perkotaan dan pengembangan ekonomi digital, untuk mendorong multiplier effect pada PDB nasional.
Salah satu sorotan utama adalah program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir. Inisiatif ini dirancang untuk mengurangi risiko finansial bagi pekerja yang sering menghadapi bahaya kerja tanpa jaring pengaman memadai.
“Presiden juga berpihak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir dengan memberikan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan. Ini penting bagi mereka yang pekerjaannya berisiko namun minim perlindungan,” jelasnya.
Komitmen PKB, Ekonomi Kerakyatan sebagai Fondasi Pertumbuhan Berkelanjutan
PKB memandang paket stimulus sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini tidak hanya bertujuan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi pasca-pandemi. Dampaknya diproyeksikan meningkatkan daya beli masyarakat, menekan tingkat pengangguran terbuka, serta memicu gelombang kewirausahaan di kalangan rakyat kecil.
PKB, lanjut Bertu, mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja baru, dan melindungi kelompok rentan. “Kami percaya program ini akan meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil,” ujarnya.
Untuk memastikan jangkauan luas, Bertu menekankan perlunya distribusi bantuan tanpa hambatan geografis atau birokrasi berbelit. Ia juga memperingatkan potensi penyelewengan dana, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Ia berharap paket stimulus menjangkau masyarakat tanpa hambatan lokasi maupun birokrasi. “Seluruh pihak harus memastikan bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.
Rekomendasi Pengawasan, Evaluasi Transparan dan Sanksi Tegas
Pengawasan menjadi elemen krusial dalam menjaga efektivitas program. Bertu mendorong evaluasi berkala, seperti penilaian bulanan, untuk mengukur kemajuan indikator kunci—mulai dari peningkatan kualitas permukiman perkotaan hingga penyediaan ruang kerja bagi pelaku gig economy. Transparansi data diharapkan mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas.
Bertu juga menekankan pentingnya evaluasi berkala dan transparan. “Evaluasi bulanan misalnya, untuk mengukur sejauh mana program perkotaan meningkatkan kualitas permukiman atau penyediaan ruang bagi gig economy. Indikatornya harus jelas dan terbuka,” ucapnya.
Di penghujung pernyataannya, Bertu menyerukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, demi menciptakan efek jera dan menjaga integritas program.
Di akhir, ia meminta pemerintah tegas menindak penyalahgunaan kewenangan. “Jika ada pihak yang menyalahgunakan, jangan ragu menjatuhkan sanksi agar ada efek jera. Program ini harus memberikan manfaat sesuai mandat Presiden,” pungkasnya.
