TEL AVIV, ISRAEL – Sebanyak 14 menteri Israel dari partai sayap kanan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok wilayah Tepi Barat dari Palestina. Dalam sebuah surat yang dikirim pada Rabu malam (2/7/2025), para menteri ini menyebut saat ini sebagai “waktu yang tepat” untuk menerapkan kedaulatan Israel atas wilayah yang disebut sebagai Yudea dan Samaria tersebut, dengan mengandalkan dukungan strategis dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump.
Desakan Aneksasi dan Dukungan AS
Surat yang ditandatangani oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Pertahanan, Menteri Perekonomian, hingga Ketua Knesset Amir Ohana, menekankan urgensi langkah ini sebelum masa reses musim panas parlemen Israel (Knesset) pada 27 Juli mendatang.
“Kemitraan strategis dan dukungan dari AS serta Presiden Donald Trump saat ini menciptakan waktu yang tepat untuk memimpin langkah ini (pencaplokan) sekarang,” demikian bunyi surat tersebut, sebagaimana dikutip dari Anadolu.
Para menteri ini menilai bahwa momentum politik global, terutama dengan kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan di AS, memberikan peluang emas bagi Israel untuk memperkuat kendali atas Tepi Barat. Mereka juga menyebut aneksasi sebagai langkah strategis untuk menjamin “keamanan Israel selama beberapa generasi ke depan.”
Reaksi Palestina dan Dunia Arab
Desakan ini langsung memicu kecaman keras dari Otoritas Palestina dan sejumlah negara Arab. Palestina menegaskan bahwa Tepi Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Palestina di masa depan, dan aneksasi akan menghancurkan prospek solusi dua negara.
“Langkah ini akan menjadi akhir dari perdamaian yang sudah lama diperjuangkan,” kata seorang juru bicara Otoritas Palestina.
Arab Saudi, Mesir, Yordania, Kuwait, dan Qatar juga menyuarakan penolakan tegas. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut rencana aneksasi sebagai “pelanggaran berat terhadap resolusi legitimasi internasional,” sementara Qatar menilai langkah ini sebagai “perpanjangan dari kebijakan pendudukan, kolonial, dan rasis.” Mesir menambahkan bahwa tindakan ini akan “melemahkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka.”
Kontekstualisasi Konflik dan Perjanjian Abraham
Desakan aneksasi ini muncul di tengah pembicaraan rahasia antara Netanyahu dan Trump, yang disebut-sebut membahas penghentian perang di Jalur Gaza dalam dua pekan ke depan. Menurut laporan surat kabar Israel Hayom, langkah aneksasi dianggap sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk memperluas Perjanjian Abraham, yang bertujuan menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Namun, langkah ini justru berisiko memperkeruh hubungan dengan negara-negara tetangga yang mendukung solusi dua negara.
Kontroversi di Dalam Negeri
Di sisi lain, tekanan untuk menghentikan konflik di Gaza juga datang dari dalam negeri. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mendesak Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 20 bulan, menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap Palestina, justru menentang upaya perdamaian dan bahkan mengancam mundur dari koalisi pemerintahan.
Rencana aneksasi ini juga bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal, menyerukan evakuasi semua permukiman di wilayah tersebut.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
