JAKARTA – Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli resmi melepas jabatannya pada Selasa (9/9/2025) setelah gelombang demonstrasi besar berujung tragedi.
Aksi protes yang dipicu kebijakan kontroversial pemerintah itu menewaskan sedikitnya 19 orang, menjadikannya salah satu insiden politik paling kelam di Nepal dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah mundur Oli terjadi hanya sehari setelah aparat keamanan dilaporkan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa yang menentang larangan penggunaan media sosial serta menuntut pemberantasan korupsi.
Amnesty International menilai tindakan aparat sebagai salah satu bentuk represif paling mematikan di era modern Nepal.
Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Nepal, Oli menulis, “Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri terhitung mulai hari ini… demi mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah.”
Demonstrasi Berujung Tragedi
Protes yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan keras di berbagai wilayah.
Meski pemerintah akhirnya memulihkan akses media sosial, kemarahan publik tak mereda.
Korupsi yang merajalela dan kekecewaan terhadap lambannya pembangunan ekonomi memicu masyarakat turun ke jalan dalam jumlah besar.
Krisis Politik dan Ekonomi Nepal
Oli, yang berusia 73 tahun, baru kembali menjabat perdana menteri tahun lalu setelah koalisi Partai Komunis dan Nepali Congress terbentuk. Namun, dukungan publik cepat memudar.
Tingginya angka pengangguran—sekitar 10 persen—dan rendahnya pendapatan per kapita, yakni 1.447 dollar AS (Rp 24 juta) berdasarkan data Bank Dunia, mempertebal rasa frustrasi rakyat terhadap elit politik yang dinilai jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Sejak Nepal beralih menjadi republik federal pada 2008 usai perang saudara dan penghapusan monarki, negeri di Himalaya ini kerap dilanda pergantian pemimpin yang instabil.
Budaya politik transaksional kian mengikis kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Gelombang Kritik di Media Sosial
Meski sempat diblokir, kritik terhadap pemerintah semakin deras di platform digital.
Di TikTok, misalnya, beredar video yang memperlihatkan kesenjangan mencolok antara kehidupan sulit rakyat dengan gaya hidup glamor anak-anak politisi yang pamer barang mewah dan liburan ke luar negeri.
Fenomena ini menambah tekanan publik kepada Oli, yang akhirnya memilih langkah mundur untuk meredam gejolak politik sekaligus membuka jalan bagi kemungkinan terbentuknya pemerintahan baru.***
