JAKARTA — Pemerintah menetapkan enam provinsi di Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kering 2026.
Keenam daerah yang menjadi fokus pengendalian karhutla ialah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Penetapan prioritas tersebut dilakukan karena enam provinsi itu dinilai memiliki tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan ancaman karhutla mencapai periode paling rawan pada Agustus hingga September 2026.
“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8).
Pemerintah pun meminta seluruh unsur di daerah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Pemantauan hotspot dan transboundary haze selama 1 hingga 20 Agustus 2026 menunjukkan perubahan pola angin yang berpotensi memperluas persebaran asap.
Peralihan musim membuat angin dominan bergerak dari arah tenggara menuju barat sehingga meningkatkan risiko penyebaran asap dan kebakaran lintas wilayah.
“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia – Malaysia,” tulis BNPB.
Operasi Darat Jadi Andalan
Upaya pemadaman dan pengendalian karhutla kini semakin bertumpu pada kekuatan personel serta peralatan yang dikerahkan langsung di lapangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprakirakan fenomena El Nino masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berisiko membuat sebagian wilayah Indonesia mengalami cuaca lebih kering dengan periode musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.
BNPB menyebut Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC belum dapat dilaksanakan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim.
Situasi itu membuat strategi penanganan karhutla saat ini mengandalkan kombinasi operasi satgas darat dan dukungan operasi udara.
Pemerintah menetapkan satgas darat sebagai ujung tombak untuk menekan perluasan area yang terbakar dan mempercepat penanganan titik api.
Forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda diminta memperkuat kesiapan logistik, peralatan, dan sumber daya manusia di wilayah rawan.
Sementara itu, satgas udara disiapkan sebagai kekuatan pendukung bagi operasi pemadaman dan pemantauan yang dilakukan dari darat.
Sebanyak 38 unit armada telah dikerahkan untuk mendukung operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas.
Armada tersebut terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli serta 25 unit pesawat dan helikopter yang disiapkan untuk operasi water bombing.
Sejumlah armada juga dapat digunakan secara fleksibel untuk menjalankan patroli, Operasi Modifikasi Cuaca, maupun pemadaman dari udara sesuai kebutuhan lapangan.
Pemerintah menegaskan penanganan karhutla 2026 akan mengutamakan pencegahan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana lingkungan yang lebih besar.
Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah juga akan menutup celah regulasi yang masih memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Pemerintah menegaskan aturan daerah yang masih membenarkan praktik pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran akan dicabut secara permanen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperketat pencegahan karhutla sekaligus mengurangi ancaman pencemaran udara dan kabut asap lintas batas.***
