JAKARTA – Pemerintah memastikan mayoritas wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra kini telah kembali berfungsi normal.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa 38 dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak telah pulih pascabencana.
Capaian tersebut menunjukkan sekitar 73 persen wilayah kini sudah kembali menjalankan aktivitas masyarakat secara normal.
“Kalau ditotal, dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, 38 di antaranya sudah kembali normal,” ujar Tito dalam konferensi pers, Rabu (25/3/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan lima indikator utama untuk menentukan status normal suatu daerah pascabencana.
Kelima indikator tersebut meliputi kelancaran roda pemerintahan, berjalannya layanan publik, akses transportasi yang kembali terbuka, aktivitas ekonomi masyarakat yang menggeliat, serta berfungsinya rumah ibadah.
Hasil evaluasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah menunjukkan bahwa 38 wilayah tersebut telah memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan.
Rinciannya terdiri dari 13 kabupaten/kota di Sumatra Barat, 10 di Aceh, dan 15 di Sumatra Utara.
Selain wilayah yang telah pulih, pemerintah juga mencatat adanya tiga daerah yang hampir mencapai status normal.
Ketiga wilayah tersebut yakni Kabupaten Tanah Datar di Sumatra Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, dan Kabupaten Bener Meriah di Aceh.
“Di Bener Meriah sebenarnya mendekati normal, namun di sana masih ada masalah. Itu pasti kami akan berikan perhatian,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah masih memprioritaskan percepatan pemulihan di 11 kabupaten/kota yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie Jaya masih menghadapi persoalan genangan lumpur serta kerusakan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten hingga desa.
Upaya penanganan juga difokuskan pada perbaikan lingkungan, termasuk rehabilitasi daerah aliran sungai di Tapanuli Tengah melalui pembangunan sabo dam guna mengendalikan arus air.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana serupa di masa mendatang sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
“Jadi ada 11 (kabupaten/kota) yang kita akan fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di situ,” pungkas dia.***
