JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras anggapan bahwa banjir di Jakarta berasal dari “kiriman air” wilayah Bogor.
Menurutnya, menyalahkan daerah hulu atas bencana di hilir seperti Jakarta justru menyesatkan dan mengabaikan akar persoalan banjir itu sendiri.
Ia menegaskan bahwa banjir Jakarta bukan kiriman dari Bogor, melainkan akibat sistem pengelolaan air dan lingkungan di wilayah hilir yang belum tertata dengan baik.
Dedi menyampaikan bahwa istilah “banjir kiriman” sering disalahartikan. Padahal, air mengalir dari hulu ke hilir merupakan bagian dari hukum alam yang tidak bisa dihindari.
Ia meminta publik dan pemangku kebijakan untuk melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya mencari kambing hitam.
Dalam Rakor KPK di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025), Dedi menegaskan kembali bahwa pengendalian banjir harus dimulai dari hilir, bukan hanya mengandalkan upaya di hulu.
“Gak ada banjir kiriman dari Bogor. Air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah itu hukum alam,” ujarnya, menampik isu yang berkembang di publik.
Soroti Kinerja Bendungan dan Pentingnya Penataan Hilir
Dedi turut menyinggung keberadaan Bendungan Ciawi yang selama ini diharapkan dapat menahan aliran air dari wilayah atas.
Namun menurutnya, fungsi bendungan tersebut belum optimal, sebab air tetap terus mengalir ke Jakarta. Maka dari itu, ia mendesak agar penataan sungai dan sistem drainase di ibu kota segera diperbaiki secara menyeluruh.
“Bendungan Ciawi itu kan airnya cuma mampir, lalu terus jalan. Jadi perlu ada langkah-langkah penataan di hilirnya. Sungai-sungai di Jakarta harus segera ditata,” kata Dedi menggarisbawahi pentingnya solusi di lapangan, bukan hanya proyek infrastruktur semata.
Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa kondisi sungai di Jakarta yang dangkal, sempit, dan semakin terdesak oleh alih fungsi lahan menjadi pemicu utama sulitnya mengatasi banjir secara permanen.
“Selama sungai masih dangkal, masih sempit, dan rawa-rawa terus diuruk, banjir pasti akan tetap terjadi,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Solusi Jangka Panjang Butuh Anggaran Besar
Dalam paparannya, Dedi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai langkah-langkah strategis, termasuk revisi tata ruang, penertiban bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, dan perbaikan kawasan hulu.
Namun ia mengakui bahwa proses pemulihan lingkungan memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit.
“Langkah-langkahnya terus dilakukan. Kita akan revisi tata ruang, bangunan yang menutup daerah aliran sungai dibongkar, hulu sungai kita tata. Tapi biayanya sangat mahal ya. Recovery lingkungan itu jauh lebih mahal dibanding pembangunan,” tutupnya.
Pernyataan Dedi menjadi pengingat bahwa solusi banjir Jakarta tak bisa hanya disandarkan pada satu titik—Bogor atau Bendungan Ciawi saja—melainkan butuh penanganan lintas wilayah yang integratif dan konsisten, terutama dari hilir.***
