MANILA, FILIPINA – Mahkamah Agung Filipina secara bulat membatalkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada sidang yang digelar Jumat (25/7/2025).
Putusan ini menjadi sorotan karena dianggap memperkuat supremasi hukum dan melindungi batasan konstitusional terhadap penyalahgunaan proses pemakzulan.
Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sebelumnya dimakzulkan oleh parlemen pada Februari 2025 atas tuduhan penyalahgunaan dana publik, akumulasi kekayaan secara tidak sah, serta ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara, dan Ketua DPR.
Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa proses pemakzulan tersebut inkonstitusional karena melanggar larangan pengajuan lebih dari satu gugatan pemakzulan dalam satu tahun terhadap pejabat yang sama.
“Pasal-pasal pemakzulan, yang merupakan pengaduan keempat, melanggar larangan 1 tahun karena ada tiga pengaduan yang diajukan sebelumnya,” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung, Camille Ting, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (26/7/2025).
Putusan ini disambut positif oleh kubu Sara, yang menyebut upaya pemakzulan sebagai langkah bermotif politik di tengah ketegangan dengan Presiden Marcos.
“Keputusan bulat ini sekali lagi menegakkan supremasi hukum dan memperkuat batasan konstitusional terhadap penyalahgunaan proses pemakzulan,” kata pengacara Sara.
Meski demikian, hakim menegaskan bahwa pembatalan pemakzulan tidak membebaskan Sara dari tuduhan yang ada, melainkan hanya menyatakan proses pemakzulan tersebut melanggar undang-undang.
Latar Belakang dan Dampak Politik
Sara Duterte, yang dianggap sebagai kandidat kuat untuk Pemilihan Presiden Filipina 2028, terancam kehilangan hak mencalonkan diri seumur hidup jika pemakzulan berhasil. Aturan konstitusi Filipina hanya mengizinkan presiden menjabat satu kali selama enam tahun.
Upaya pemakzulan ini merupakan yang keempat kalinya, setelah lebih dari 200 anggota Majelis Rendah menyetujui mosi tersebut untuk dibawa ke Senat. Perseteruan politik antara Sara dan Marcos menjadi sorotan utama, dengan tuduhan bahwa proses ini merupakan bagian dari manuver politik untuk melemahkan posisinya.
Presiden Marcos sendiri menegaskan tidak mencampuri proses hukum yang melibatkan Sara. Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung harus dihormati sebagai wujud independensi yudisial.
Konteks Keluarga Duterte
Sementara itu, ayah Sara, Rodrigo Duterte, saat ini berada dalam tahanan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan selama kampanye perang melawan narkoba di masa kepresidenannya. Rodrigo membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak melakukan kesalahan selama menjabat.
Putusan Mahkamah Agung ini tidak hanya menyelamatkan karier politik Sara Duterte, tetapi juga memicu diskusi luas tentang dinamika politik dan independensi lembaga hukum di Filipina menjelang pemilu 2028.
