BANGKOK, THAILAND – Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja kembali memanas setelah militer Thailand menuduh pasukan Kamboja melanggar gencatan senjata yang baru disepakati. Tuduhan ini muncul hanya beberapa jam setelah kedua negara menyatakan komitmen untuk menghentikan konflik bersenjata di wilayah sengketa, menyusul perundingan intensif di Malaysia pada Senin (28/7).
Menurut laporan Agence France-Presse, wakil juru bicara militer Thailand, Ritcha Suksuwanon, menyatakan bahwa pelanggaran terjadi di wilayah Phu Makua.
“Setelah gencatan senjata diumumkan, gangguan dilaporkan terjadi di wilayah Phu Makua yang disebabkan oleh pihak Kamboja, yang menyebabkan baku tembak antara kedua belah pihak dan berlanjut hingga pagi hari,” ujar Suksuwanon.
Ia menambahkan, “Selain itu, bentrokan juga terjadi di daerah Sam Taet dan berlanjut hingga pukul 05.30 pagi waktu setempat (05.30 WIB).”
Namun, Kementerian Pertahanan Kamboja membantah keras tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, menegaskan, “Tidak ada bentrokan bersenjata satu sama lain di wilayah mana pun.” Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, juga mengklaim situasi di garis depan telah mereda sejak gencatan senjata diberlakukan tengah malam, sebagaimana disampaikannya melalui unggahan di Facebook pada Selasa pagi.
Latar Belakang Konflik dan Gencatan Senjata
Konflik bersenjata di perbatasan ini dipicu oleh sengketa wilayah sepanjang 800 kilometer, terutama di sekitar Kuil Preah Vihear, situs Warisan Dunia UNESCO, dan wilayah di Provinsi Preah Vihear (Kamboja) serta Ubon Ratchathani (Thailand). Ketegangan meningkat sejak 28 Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan di zona netral yang disengketakan. Eskalasi berlanjut pada 24 Juli, dengan laporan korban sipil dan militer di kedua belah pihak.
Perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur pada Senin malam menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan mulai tengah malam. Dalam pernyataan bersama, Thailand, Kamboja, dan Malaysia menyebut kesepakatan ini sebagai “langkah awal penting menuju deeskalasi dan pemulihan perdamaian dan keamanan.” Namun, tuduhan pelanggaran dari Thailand menunjukkan bahwa perdamaian masih rapuh.
Dampak dan Upaya Diplomasi
Konflik ini telah menyebabkan puluhan korban jiwa, dengan Thailand melaporkan 11 prajurit dan 14 warga sipil tewas, sementara Kamboja mencatat delapan warga sipil dan lima tentara meninggal dunia. Lebih dari 138.000 warga Thailand dan 140.000 warga Kamboja terpaksa mengungsi akibat pertempuran. Kedua negara juga saling menuduh menggunakan senjata terlarang, seperti bom tandan, dan menyerang fasilitas sipil, termasuk rumah sakit.
Upaya diplomasi terus dilakukan untuk meredakan ketegangan. Komandan militer dari kedua negara dijadwalkan bertemu pada Selasa pagi untuk membahas implementasi gencatan senjata, diikuti oleh pembentukan komite lintas batas pada 4 Agustus di Kamboja. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua pihak untuk menghormati kesepakatan, sementara Amerika Serikat dan Tiongkok turut mendukung proses mediasi yang dipimpin Malaysia.
Akar Sengketa dan Tantangan ke Depan
Sengketa perbatasan ini berakar dari peta kolonial Prancis tahun 1907 yang menjadi dasar klaim wilayah oleh Kamboja, namun dipertanyakan oleh Thailand. Konflik serupa pernah terjadi pada 2008–2011, menewaskan puluhan orang dan memicu pengungsian massal. Krisis politik dalam negeri Thailand, termasuk penangguhan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada 1 Juli akibat skandal politik, turut memperumit situasi.
Warga di kedua sisi perbatasan berharap gencatan senjata dapat bertahan. “Saya sangat bahagia saat mendengar kabar gencatan senjata, karena saya rindu rumah dan semua barang yang saya tinggalkan,” ujar Phean Neth, seorang pengungsi Kamboja berusia 45 tahun, kepada AFP di kamp pengungsian dekat kompleks candi.
Meski upaya damai terus digalakkan, tuduhan pelanggaran gencatan senjata menunjukkan bahwa jalan menuju perdamaian masih penuh tantangan. Dunia kini menanti langkah konkret dari kedua negara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengembalikan stabilitas di kawasan.
