JAKARTA – Partai Nasional Skotlandia (SNP) dan Partai Hijau Skotlandia telah mendesak pengakuan negara Palestina yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat, serta mendukung penerapan sanksi terhadap Israel jika kekerasan di Jalur Gaza terus berlanjut. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap penyataan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa (29/7/2025), yang menyatakan bahwa Inggris akan mengakui kenegaraan Palestina pada Majelsi Umum PBB pada bulan September, kecuali Israel mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri krisis Gaza dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang.
Keir Starmer dan Pengakuan Palestina yang Bersyarat
Starmer menyatakan bahwa pengakuan Palestina oleh Inggris akan dilaksanakan pada Sidang Umum PBB bulan depan, kecuali jika pemerintah Israel memenuhi beberapa persyaratan penting, seperti menghentikan kekerasan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen untuk solusi dua negara yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut datang setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi bahwa Prancis akan mengakui Palestina dalam forum yang sama pada bulan September.
Namun, para pemimpin partai politik Skotlandia menanggapi pengakuan ini dengan pandangan yang lebih tegas. John Swinney, Menteri Pertama Skotlandia dan pemimpin SNP, menyambut baik langkah Starmer, namun menegaskan bahwa pengakuan Palestina harus “tidak dapat diubah” dan tanpa syarat. “Pengakuan tidak boleh bersyarat dan harus didukung oleh sanksi terhadap Israel jika kekerasan berlanjut,” kata Swinney dalam pernyataannya pada Selasa.
Seruan untuk Mengakhiri Pembunuhan dan Pelanggaran Internasional
Swinney juga mengajak pemerintah Israel untuk segera mengakhiri kekerasan yang terus terjadi di Gaza dan mematuhi kewajiban internasional, termasuk penyelidikan atas tuduhan genosida dan kejahatan perang. Sejauh ini, lebih dari 149 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dan jumlah ini terus meningkat sejak dimulainya serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah Inggris, lebih dari 250 anggota parlemen Inggris telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina. Partai Hijau Skotlandia juga menyuarakan hal serupa, dengan menegaskan bahwa pengakuan Palestina seharusnya sudah terjadi sejak lama dan tidak dapat dijadikan alat tawar-menawar.
Kemerdekaan Palestina Bukan Daya Tawar
Partai Hijau Skotlandia menegaskan bahwa pengakuan Palestina adalah hak yang harus diakui, bukan sebuah bentuk kompromi. Lorna Slater, pemimpin Partai Hijau Skotlandia, menyatakan, “Kenegaraan Palestina adalah hak, bukan daya tawar. Starmer patut diacungi jempol.” Ross Greer, anggota parlemen Skotlandia dari Partai Hijau, mengkritik pengakuan bersyarat yang dianggapnya sangat tidak adil, dan menyebutkan bahwa Partai Buruh “terlibat” dalam kejahatan yang dilakukan Israel.
Selain itu, Gillian Mackay, anggota parlemen dari Partai Hijau, menambahkan bahwa pengakuan Palestina sudah tertunda puluhan tahun dan harus segera dilakukan tanpa syarat. “Pengakuan Palestina sudah tertunda puluhan tahun dan seharusnya tidak bersyarat,” katanya.
Serangan Israel di Gaza dan Dampak Kemanusiaan yang Mengerikan
Sejak dimulainya serangan militer Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas, kebanyakan di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza, mengakibatkan kekurangan pangan yang parah. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang ini.
Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militer mereka di Gaza. Dalam situasi ini, dunia internasional terus menekan agar Israel menghentikan kekerasannya dan memberikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
