JAKARTA – Desakan untuk mengevaluasi kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kian menguat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai langkah ini telah menimbulkan keresahan publik dan meminta agar kebijakan tersebut segera ditinjau kembali oleh PPATK.
Menurut legislator Nasdem ini, kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya kalangan kecil yang menjadi korban tanpa verifikasi yang tepat.
Ia mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk menghentikan sementara kebijakan tersebut sambil melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ke depannya, arahan kebijakan Presiden harus dieksekusi dengan kajian-kajian kemasyarakatan yang teliti.”
“Intinya, jangan sampai merugikan masyarakat, sekarang berhentikan dulu dan evaluasi kembali untuk langkah ke depannya,” ujar Sahroni, Sabtu (2/8/2025).
Kebijakan Harus Sejalan dengan Visi Pro Rakyat Presiden
Sahroni menyatakan dirinya meyakini bahwa kebijakan Presiden bersifat pro-rakyat.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut kerap kali tidak selaras dengan semangat yang diusung.
Ia menilai adanya kesenjangan antara arahan pimpinan tertinggi negara dengan pelaksana teknis di lapangan.
“Saya yakin visi dan kebijakan Presiden itu pasti pro rakyat dan demi kebaikan bangsa.”
“Namun terkadang arahan kebijakan yang diberikan disalahartikan eksekusinya oleh bawahannya,” ucapnya.
Meskipun mengapresiasi niat baik PPATK dalam memberantas aktivitas ilegal seperti judi online, Sahroni menegaskan bahwa tindakan pemblokiran harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan prosedural.
Verifikasi data dan validasi kepemilikan rekening menjadi hal yang wajib dilakukan agar tidak menyasar masyarakat yang tidak bersalah.
Eksekusi Kebijakan Harus Akurat dan Tidak Merugikan
Dalam kritiknya, Sahroni mencontohkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya.
Ia menyebut bahwa maksud Presiden bisa saja baik, namun jika dijalankan dengan cara yang salah, dampaknya justru kontra produktif.
“Jadi arahannya A, eksekusinya Z, karena saya tidak yakin eksekusi kebijakan ini yang Presiden mau. Jelas ini menyusahkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahroni meminta PPATK segera mengambil tindakan cepat dalam menangani keluhan masyarakat yang rekeningnya diblokir secara sepihak.
Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama dalam kebijakan yang bersinggungan langsung dengan aset finansial warga.
“PPATK harus bisa membaca visi Presiden sebagai langkah nyata yang tidak menyusahkan rakyat,” tutupnya.***
