YERUSALEM, PALESTINA – Ketegangan kembali memanas di Yerusalem Timur setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Minggu (3/8/2025). Tindakan ini menuai kecaman keras dari berbagai negara, termasuk Turki, yang menyebutnya sebagai “provokasi keji” dan pelanggaran terhadap status quo situs suci tersebut.
Aksi Ben-Gvir, yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Tisha B’Av—hari puasa Yahudi untuk memperingati kehancuran dua kuil kuno—dianggap melanggar perjanjian lama antara Israel dan Yordania. Perjanjian tersebut, dikenal sebagai “status quo,” hanya mengizinkan umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, sementara umat Yahudi diperbolehkan berkunjung tanpa melakukan ritual keagamaan.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengecam keras aksi tersebut, menyatakan, “Kami mengutuk keras penggerebekan yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa oleh beberapa menteri Israel, di bawah perlindungan polisi Israel dan didampingi oleh kelompok-kelompok pemukim Israel.” Mereka menegaskan bahwa menjaga keamanan dan identitas suci Yerusalem adalah “tanggung jawab utama atas nama hati nurani kolektif umat manusia.”
Direktur Komunikasi Turki, Burhanettin Duran, menambahkan, “Menargetkan Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari perang kotor dan genosida Israel. Itu adalah provokasi keji dan upaya untuk menduduki Al-Aqsa.” Ia menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk melindungi kesucian Masjid Al-Aqsa, yang juga dianggap sebagai warisan bersama umat manusia.
Eskalasi Ketegangan di Situs Suci
Kunjungan Ben-Gvir, yang dikenal sebagai tokoh ultranasionalis, bukanlah yang pertama kali memicu kontroversi. Ia dilaporkan memimpin sekitar 1.250 pemukim Yahudi yang melakukan ritual Talmud, menari, dan berteriak di kompleks masjid, yang juga dikenal sebagai Temple Mount bagi umat Yahudi. Tindakan ini berlangsung di bawah pengawalan ketat polisi Israel, yang turut membatasi akses jemaah Muslim ke situs tersebut.
Media Israel mencatat bahwa ini adalah kali pertama seorang menteri pemerintah secara terbuka memimpin doa di Masjid Al-Aqsa, sebuah langkah yang dinilai sebagai “eskalasi berbahaya” oleh Otoritas Palestina, Yordania, dan Arab Saudi. Arab Saudi menyebut tindakan ini sebagai “praktik provokatif” yang melanggar hukum internasional dan merusak upaya perdamaian di kawasan.
Ben-Gvir, dalam pernyataan yang terekam di kompleks tersebut, mengatakan bahwa Israel harus “memperluas kedaulatan Israel atas seluruh Jalur Gaza” sebagai respons terhadap situasi sandera dengan kelompok Hamas. Pernyataan ini semakin memicu kemarahan, dengan Hamas menyebut aksi Ben-Gvir sebagai “tindakan kriminal” yang mengancam perdamaian regional.
Reaksi Dunia Internasional
Yordania, yang memiliki peran sebagai penjaga resmi Masjid Al-Aqsa melalui Departemen Wakaf Islam, menyebut tindakan ini sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.” Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas situs suci tersebut dan menyerukan respons internasional untuk menghentikan pelanggaran tersebut.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengutuk aksi ini, menyebutnya sebagai “provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia.” Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa tindakan semacam ini “tidak membantu dan sangat provokatif,” menyerukan pelestarian status quo di tempat-tempat suci.
Konteks Sejarah dan Ketegangan Berulang
Masjid Al-Aqsa, yang terletak di Yerusalem Timur yang diduduki Israel sejak 1967, merupakan pusat spiritual bagi umat Islam dan Yahudi. Bagi Yahudi, situs ini dianggap sebagai Temple Mount, lokasi dua kuil kuno yang dihancurkan berabad-abad lalu. Namun, aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional, menjadikan setiap tindakan di situs ini sangat sensitif.
Tindakan Ben-Gvir ini bukanlah yang pertama. Pada Mei 2025, ia secara terbuka menyatakan bahwa “doa dan sujud orang Yahudi kini dapat dilakukan di Temple Mount,” sebuah pernyataan yang kembali memicu kecaman global. Aksi serupa pada 13 Agustus 2024 juga menuai kemarahan, termasuk dari Amerika Serikat, yang menyebutnya sebagai “pengabaian terang-terangan terhadap status quo.”
Dampak Regional dan Tantangan Perdamaian
Tindakan provokatif ini terjadi di tengah upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan membebaskan sandera. Qatar dan Mesir, yang terlibat dalam mediasi, memperingatkan bahwa aksi Ben-Gvir dapat menggagalkan negosiasi damai. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan intervensi segera dari komunitas internasional untuk menghentikan “kejahatan para pemukim” dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dengan meningkatnya ketegangan di Yerusalem dan Gaza, dunia kini memandang Masjid Al-Aqsa sebagai salah satu titik api konflik Israel-Palestina. Tindakan Ben-Gvir tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga memperdalam jurang ketidakpercayaan antara komunitas agama dan pihak-pihak yang berupaya mencari solusi damai.
