JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa dukungan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terkait dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Pernyataan ini merespons spekulasi yang berkembang pasca-pembebasan Hasto dan deklarasi dukungan PDIP dalam Kongres ke-6 di Bali.
Dasco menjelaskan bahwa komitmen PDIP untuk mendukung program pemerintahan yang pro-rakyat sudah disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, jauh sebelum isu amnesti muncul.
“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP. Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dukungan tersebut, menurut Dasco, bukan berarti PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik konstruktif dari PDIP tetap diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif.
“Dukungan tidak berarti tanpa kritik. Kritik yang membangun sangat dibutuhkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan efektif dan mencapai tujuannya,” kata Dasco.
Spekulasi tentang adanya “transaksi politik” mencuat setelah Dasco mengunggah foto pertemuan dengan Megawati, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo di akun Instagram @sufmi dasco pada 31 Juli 2025, tak lama setelah DPR menyetujui amnesti Hasto. Namun, PDIP melalui politikus senior Said Abdullah membantah keras tudingan tersebut.
“Enggak, enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin itu kan prosesnya tidak sat set sat set Pak Dasco datang,” tegas Said di Bali, Jumat (1/8/2025).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa belum ada pembicaraan soal kursi kabinet untuk PDIP.
“Ndak, ndak, belum ada pembicaraan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025).
Ia menambahkan bahwa dukungan politik tidak selalu harus ditunjukkan dengan kehadiran dalam kabinet, melainkan bisa melalui peran sebagai penyeimbang pemerintahan.
Pemberian amnesti kepada Hasto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap eks-kader PDIP Harun Masiku, menjadi sorotan karena berdekatan dengan deklarasi dukungan PDIP.
Namun, baik Gerindra maupun PDIP kompak menegaskan bahwa ini adalah kebijakan independen Presiden Prabowo tanpa motif politik transaksional.
Analis politik menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo merangkul semua elemen untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan dukungan PDIP, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menjalankan program-program strategis dengan lebih lancar, meski tetap diimbangi kritik konstruktif dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
