JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Amran memastikan negara hadir untuk melindungi kepentingan petani sekaligus menjamin masyarakat tetap mendapatkan akses beras dengan harga yang terjangkau.
Pemerintah, kata dia, tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia pangan yang selama ini merugikan kedua belah pihak.
Dalam paparannya, Amran menjelaskan bahwa arah kebijakan pangan saat ini difokuskan pada keseimbangan.
Petani berhak memperoleh harga gabah yang sesuai standar, sementara konsumen tidak boleh terbebani lonjakan harga beras.
Untuk itu, pemerintah mengambil langkah konkret dengan melepas cadangan beras pemerintah sebesar 1,3 juta ton hingga akhir 2025.
Kebijakan ini dijalankan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang melibatkan Bulog, TNI/Polri, serta berbagai instansi terkait.
“Negara hadir untuk rakyat. Petani harus sejahtera, rakyat tidak boleh terbebani harga.”
“Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kita gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Langkah Tegas Bongkar Mafia Pangan
Amran mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil investigasi kementerian yang mendapati 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai dengan ketentuan standar mutu.
Kasus tersebut langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” ujarnya.
Harga Gabah dan Beras Mulai Stabil
Selain penindakan, pemerintah juga memastikan kesejahteraan petani dengan menjaga harga gabah di level Rp6.500 per kilogram sesuai HPP.
Serapan gabah oleh Bulog kini meningkat dua kali lipat menjadi 6.000 ton per hari, sementara data terbaru mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 mencapai 122,64—indikasi bahwa pendapatan petani terus membaik.
Dari sisi konsumen, harga beras perlahan turun di 15 provinsi sejak 26 Agustus 2025, termasuk di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan Sumatera Utara.
Di ritel modern, harga juga merosot rata-rata Rp1.000 per kg berkat distribusi beras SPHP yang kini mencapai 6.000 ton per hari dan ditargetkan meningkat hingga 10.000 ton per hari.
“Pemerintah menjaga dua kepentingan sekaligus: petani tidak dirugikan, rakyat tetap bisa tersenyum. Itulah keberpihakan kami,” tutur Amran.
Optimisme Menuju Kedaulatan Pangan
Dengan stok beras cadangan yang cukup, harga yang mulai terkendali, serta sikap tegas menghadapi mafia pangan, Mentan Amran optimistis Indonesia tidak hanya mampu menjaga swasembada, tetapi juga kedaulatan pangan nasional.
“Kami tidak hanya ingin swasembada, tapi juga kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri tegak tanpa tekanan,” pungkasnya.***
