NEW YORK, AS – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan keras menuntut Israel bertanggung jawab atas krisis kelaparan akut di Jalur Gaza, yang disebutnya sebagai bencana “buatan manusia”. Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan PBB yang mengonfirmasi kondisi kelaparan bencana di wilayah tersebut, Sabtu (23/8/2025).
“Kelaparan di Gaza adalah bencana buatan manusia. Sebagai kekuatan penjajah, Israel berkewajiban menyediakan makanan dan obat-obatan bagi warga sipil. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut tanpa hukuman. Tidak ada lagi alasan,” tegas Guterres.
Laporan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 641.000 warga Palestina di Gaza berada pada Fase 5, tingkat kerawanan pangan tertinggi yang menandakan kelaparan ekstrem. Kota Gaza menjadi wilayah terparah, di mana serangan militer Israel dan blokade total sejak Maret 2025 telah memutus akses terhadap pangan dan bantuan kemanusiaan. Akibatnya, sekitar 2,2 juta penduduk Gaza kini terjebak dalam kondisi kekurangan pangan parah.
Guterres menyoroti pelanggaran hukum internasional oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan, yang wajib menjamin kebutuhan dasar warga sipil.
Krisis ini diperburuk dengan kematian ratusan warga akibat kelaparan dan penyakit, serta nyaris 2.000 orang tewas saat mengantre bantuan di pusat distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung Israel dan Amerika Serikat.
PBB mendesak gencatan senjata segera dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk menyelamatkan jutaan nyawa. IPC memperingatkan bahwa tanpa intervensi cepat, kelaparan dapat meluas ke wilayah Deir Al Balah dan Khan Younis pada akhir September 2025.
Israel membantah tuduhan tersebut, menyebut laporan PBB bias dan menegaskan bahwa mereka telah mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Namun, kecaman internasional terus mengalir, dengan Guterres menegaskan bahwa hukuman atas pelanggaran kemanusiaan harus ditegakkan.
