BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi desa akan menjadi pilar utama dalam menyediakan kebutuhan dasar rakyat, mulai dari obat murah hingga distribusi LPG secara lebih efisien dan terjangkau.
Dalam pertemuan bersama awak media di Hambalang, Sabtu (6/9), Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi bukan sekadar wadah ekonomi rakyat, melainkan juga instrumen strategis untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan mahal.
“Melalui koperasi desa, kita akan buka farmasi di desa langsung yang akan menyalurkan obat-obatan generik dari pabrik langsung ke farmasi desa,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, langkah ini diharapkan mampu menekan harga kebutuhan kesehatan di tingkat masyarakat desa.
“Kita berharap harga obat-obat itu nanti akan terjangkau oleh rakyat. Dan juga dengan sistem kita pun, rakyat yang perlu juga bisa dapat obat gratis oleh BPJS. Tapi yang jelas tidak usah jauh-jauh, dia di desa dia akan terima,” lanjutnya.
Distribusi LPG dan Alat Pertanian Lewat Koperasi
Tak hanya obat-obatan, koperasi juga disiapkan menjadi jalur distribusi bahan bakar rumah tangga dan kebutuhan pertanian.
Menurut Prabowo, pola distribusi baru ini akan memangkas peran tengkulak maupun pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan besar di tengah jalan.
“Juga distribusi LPG, sudah ada jelas nanti rantai distribusinya. Dan hampir semua alat-alat pertanian juga tersedia di koperasi nanti.”
“Jadi ini nanti yang akan menggerakkan ekonomi dari bawah. Jadi benar, saya kira koperasi nanti seperti di banyak negara maju. Koperasi-koperasi itu jadi kekuatan,” jelasnya.
Produk Desa Dipasarkan ke Kota
Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan jaringan supermarket khusus yang akan menampung hasil pertanian dari koperasi desa untuk dipasarkan langsung ke kota-kota besar.
“Buah-buahan produk pertanian dari desa bisa langsung ke supermarket-supermarket dalam keadaan segar. Mangga, pisang, pepaya, kelapa, dan sebagainya,” tutup Prabowo.
Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus menciptakan pemerataan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia.***
