DILI, TIMOR LESTE – Gelombang protes mahasiswa yang berujung kerusuhan di ibu kota Timor Leste, Dili, pada Senin (15/9/2025) berhasil memaksa parlemen membatalkan rencana pembelian mobil dinas mewah untuk 65 anggotanya.
Mobil Toyota Land Cruiser Prado yang direncanakan dibeli dengan harga mulai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar per unit ini menuai kecaman keras dari masyarakat, di tengah isu kemiskinan dan pengangguran yang melanda negara tersebut.
Aksi demonstrasi yang diikuti lebih dari 1.000 orang, mayoritas mahasiswa, awalnya bertujuan menuntut pembatalan alokasi anggaran tersebut. Namun, situasi cepat memanas ketika para pengunjuk rasa melempar batu ke arah gedung parlemen dan polisi.
Respons aparat keamanan berupa tembakan gas air mata menyebabkan setidaknya empat demonstran mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Selama kerusuhan, beberapa kendaraan milik anggota parlemen juga rusak akibat aksi vandalisme.
Rencana pembelian mobil dinas ini sebenarnya telah disetujui dalam anggaran negara tahun 2025 oleh beberapa partai politik sejak tahun lalu. Namun, tekanan publik pasca-kerusuhan membuat para legislator mundur.
Dalam pernyataan bersama, Partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Nasional Putra Timor Leste menyatakan bahwa pembelian Toyota Prado “tidak mencerminkan kepentingan publik”.
Seorang mahasiswa dari Universidade da Paz, Leonito Carvalho, yang terlibat dalam demonstrasi, menekankan tuntutan mereka dengan tegas. “Kami mendesak anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian (Toyota) Prado,” ujarnya seperti dikutip AFP.
Keputusan pembatalan ini menjadi kemenangan bagi gerakan mahasiswa di Timor Leste, yang sering kali vokal menyoroti ketidakadilan sosial. Negara muda ini, yang merdeka pada 2002, masih bergulat dengan tingkat kemiskinan tinggi, malnutrisi, dan pengangguran yang mencapai angka signifikan.
Protes serupa sebelumnya juga pernah memicu perubahan kebijakan, menunjukkan peran penting masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan.
Para pengamat politik menilai, insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi parlemen Timor Leste untuk lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat, terutama dalam pengelolaan anggaran publik.
Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kerusuhan, sementara demonstran menunggu implementasi penuh pembatalan tersebut.
