JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan masih menjadi prioritas pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek strategis tersebut tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026.
“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (23/9/2021).
Meski tidak membeberkan secara rinci berapa angka pasti yang digelontorkan, Purbaya menyebut tahun ini pemerintah sudah menyiapkan Rp5,7 triliun untuk pembangunan IKN, termasuk melalui alokasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ia menambahkan, kelanjutan langkah berikutnya masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah Purbaya.
Sinyal keberlanjutan pembangunan IKN juga tercermin dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp6,3 triliun untuk mendukung proyek tersebut.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun.
Dari jumlah itu, Rp5,71 triliun dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp553 miliar bagi Program Dukungan Manajemen.
Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 yang hanya Rp4,7 triliun. Namun, jumlahnya mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan alokasi besar pada tahun-tahun awal pembangunan.
Catatan resmi menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2024, total kucuran dana APBN untuk IKN mencapai Rp75,8 triliun. Rinciannya, Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, serta realisasi sementara 2024 sebesar Rp43,3 triliun.
Dengan tren alokasi ini, pembangunan IKN masih menjadi agenda besar pemerintah meski ke depan diharapkan partisipasi swasta semakin dominan dalam menopang pembiayaan.***
