JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sikap tegasnya untuk menolak kehadiran atlet Israel di Ibu Kota menjelang ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025.
Kejuaraan Dunia Senam 2025 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober mendatang di Jakarta.
“Atlet Israel, kalau ke Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ajang dunia yang melibatkan puluhan negara ini direncanakan menghadirkan kontingen Israel sebagai salah satu peserta, namun penolakan dari pemerintah daerah muncul dengan alasan kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina.
Pramono menyatakan bahwa selama dirinya memimpin, Jakarta tidak akan menjadi tempat bagi partisipasi resmi Israel dalam kegiatan apapun yang bersifat internasional.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah pusat dan panitia penyelenggara agar meninjau kembali keputusan mengundang kontingen Israel ke Indonesia.
Lebih lanjut, Pramono meminta agar visa bagi atlet Israel tidak diterbitkan.
“Karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta,” tegasnya.
Yang dimaksud dengan “kondisi seperti ini”, menurut Pramono, adalah situasi konflik kemanusiaan di Gaza yang menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat dunia, termasuk rakyat Indonesia.
“Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung kembali pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB yang menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” ujar Pramono menegaskan.
Gelombang penolakan terhadap kehadiran atlet Israel juga datang dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif dan organisasi keagamaan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta dari PKS, meminta pemerintah agar bersikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.
Sukamta menilai, tidak sepatutnya Indonesia memberikan ruang bagi atlet yang berasal dari negara pelaku genosida terhadap rakyat Palestina.
Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap memberi izin, maka hal itu akan memicu polemik dan perpecahan di tengah masyarakat.
Penolakan juga disuarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyerukan agar pemerintah menolak penerbitan visa bagi atlet Israel, karena dinilai bertentangan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) turut menyampaikan sikap serupa, menegaskan bahwa mereka menolak kehadiran kontingen Israel seperti halnya penolakan atas tim nasional sepak bola Israel pada tahun 2023.
Juru bicara PDI-P, Guntur Romli, menyatakan bahwa sikap partai tersebut merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip kemanusiaan dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.***
