SUMSEL – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi layanan pertanahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (10/10/2025).
Menteri Nusron menggarisbawahi bahwa pelayanan publik harus cepat, transparan, dan bebas dari praktik tidak prosedural untuk memenuhi ekspektasi milenial dan Generasi Z.
“Generasi sekarang ini berbeda. Mereka tidak mau membayar sesuatu yang tidak prosedural, yang tidak ada dasar atau aturannya. Mereka kritis, hasil didikan media sosial, sangat menghargai transparansi, dan ini bagus sekali,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Sumsel.
Nusron menyoroti bahwa dalam satu dekade ke depan, sebagian besar pemohon layanan pertanahan akan didominasi oleh rumah tangga muda yang mengutamakan efisiensi dan kejelasan proses.
Untuk itu, ia menekankan perlunya reformasi sistemik guna mengatasi dua masalah utama dalam pelayanan publik: lamanya waktu proses dan praktik pungutan liar.
Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada digitalisasi, tetapi juga perubahan budaya kerja yang lebih adaptif dan berintegritas.
“Perubahan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus mencari solusi percepatan pelayanan agar sistem pertanahan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan,” tegas Nusron.
Kunjungan ini turut dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, beserta jajaran.
Acara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen BPN dalam meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern.
Dengan langkah ini, Kementerian ATR/BPN berupaya menjadikan pelayanan pertanahan lebih inklusif, efisien, dan terpercaya, sejalan dengan tuntutan zaman dan harapan generasi muda.
