BEIJING, CHINA – Ketegangan perdagangan global memuncak setelah China memberlakukan biaya pelabuhan besar terhadap kapal-kapal terkait Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2025, sebagai balasan atas kebijakan tarif impor 100% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump. Langkah balasan ini diperkirakan akan mengganggu rantai pasok maritim internasional dan memperburuk hubungan bilateral di tengah persaingan tajam kedua negara atas penguasaan mineral kritis seperti tanah jarang.
Menurut pengumuman resmi dari Kementerian Transportasi China, biaya tersebut sebesar US$56 atau sekitar Rp930.646 (dengan kurs Rp16.618 per dolar AS) per ton bersih. Kebijakan ini menargetkan kapal-kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS, termasuk entitas dengan kepemilikan minimal 25% dari badan-badan Amerika.
“Ini sebagai tindakan balasan terhadap biaya pelabuhan AS pada kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mulai hari yang sama,” kata Kementerian Transportasi China pada Jumat (10/10) waktu setempa, Sabtu (11/10).
Langkah balasan Beijing ini dirancang secara bertahap, mengikuti pola kebijakan Trump yang sama. Mulai 17 April 2026, biaya akan naik menjadi US$89,91 per ton, diikuti US$123,52 pada 17 April 2027, dan mencapai US$157,16 pada 17 April 2028. Nilai awal ini hampir setara dengan biaya US$50 per ton yang dikenakan AS pada kapal-kapal China mulai 14 Oktober mendatang.
Kritik Trump terhadap Kontrol Ekspor Tanah Jarang China
Kebijakan Trump merupakan respons atas keluhan mendalam terhadap dominasi China dalam pasokan tanah jarang—mineral esensial untuk industri teknologi tinggi seperti otomotif listrik, pertahanan nasional, dan semikonduktor. Sekitar 70% pasokan global berasal dari China, yang baru-baru ini memperketat kontrol ekspor pada 9 Oktober.
Aturan baru ini mewajibkan entitas asing memperoleh izin ekspor untuk produk yang mengandung lebih dari 0,1% logam tanah jarang dari sumber domestik China, atau yang diproduksi menggunakan teknologi ekstraksi, pemurnian, magnet, atau daur ulang China. Pengajuan untuk barang-barang berpotensi digunakan dalam senjata atau keperluan militer akan ditolak secara otomatis.
Trump, yang mengkritik langkah tersebut sebagai hambatan tidak adil, langsung mengumumkan serangkaian tindakan balasan: tarif impor 100% untuk semua produk buatan China efektif 1 November 2025, pembatasan ekspor perangkat lunak AS, serta biaya pelabuhan khusus untuk kapal China.
“Presiden AS Trump mengkritik kebijakan kontrol ekspor tanah jarang yang dilakukan Cina,” seperti yang dilaporkan dalam konteks eskalasi ini.
China, bagaimanapun, membela kebijakannya sebagai langkah sah. Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa pengendalian ekspor merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem nasional sambil menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional di tengah “lingkungan keamanan global yang bergejolak.”
“Kontrol ini bukan larangan ekspor. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan disetujui,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (12/10).
Lebih lanjut, kementerian menambahkan, “Tiongkok telah sepenuhnya menilai potensi dampak dari langkah-langkah ini terhadap rantai pasokan dan yakin bahwa dampaknya akan sangat terbatas.”
Dampak Potensial terhadap Rantai Pasok Global
Para analis memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu kenaikan biaya logistik secara luas, terutama bagi pelaku usaha di sektor maritim dan manufaktur. Kamar Dagang Eropa di China telah melaporkan penumpukan permohonan izin ekspor tanah jarang, dengan pernyataan bahwa “Pembatasan baru itu menambah kompleksitas rantai pasok global unsur tanah jarang,” kata Kamar Dagang Eropa untuk China.
Ketegangan AS-China ini bukanlah yang pertama. Sejak September 2025, kedua kekuatan ekonomi terbesar dunia berjuang melewati gencatan senjata tarif perdagangan selama 90 hari yang dimulai 11 Agustus dan berakhir sekitar 9 November.
“Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat telah meningkat sejak September. Keduanya berjuang untuk melampaui gencatan senjata tarif perdagangan mereka—jeda 90 hari sejak 11 Agustus yang berakhir sekitar 9 November.”
Dengan tarif impor Trump dan biaya pelabuhan balasan China, perang dagang kedua negara berisiko memicu gelombang inflasi global, terutama di sektor teknologi dan transportasi laut. Pihak berwenang kedua negara belum mengindikasikan ruang untuk negosiasi mendesak, meninggalkan pelaku pasar dalam ketidakpastian.
